TEMPO Interaktif, Palembang: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Muklis, dan anggota KPU, Rosyida, kemarin ditahan Kejaksaan Negeri Palembang. Mereka diduga korupsi uang negara dengan menjual sisa logistik pemilu pada 21 Oktober 2004. Muklis dan Rosyida mengaku hanya bisa pasrah. Menurut Rosyida, kasus itu dipaksakan karena penjualan sisa amplop, formulir, dan kertas suara itu sudah setahun terakhir mengendap. "Saya pasrah mungkin Tuhan punya rencana lain untuk saya,” katanya di kejaksaan.Muklis menolak berkomentar banyak. Lina Zahara, pengacaranya, mengatakan kliennya sedang sakit maag. Ia sudah mengajuka permohonan penangguhan penahanan tapi belum ditanggapi oleh kejaksaan.Kasus itu bermula dari penjualan sisa logistik pemilu berupa kertas suara, amplop, formulir, dan poster seberat 150 ton. Ketika dilelang, CV Wahana Persada yang menang. Tanpa alasan jelas Wahana mundur dari lelang sehingga masukkan CV Alfinna Kartonindo Perkasa sehingga tak ada lelang tapi penunjukkan langsung. Namun, sisa logistik menyusut menjadi 78 ton. Negara rugi sekitar Rp 120 juta.Arif Ardiansyah
Berita terkait
Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah
3 hari lalu
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.
Baca SelengkapnyaBupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit
10 hari lalu
Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.
Baca SelengkapnyaKejati Bali Belum Temukan Korban Lain dalam Kasus Pemerasan Bendesa Adat Bali
10 hari lalu
Kejati Bali menyatakan masih mendalami kasus pemerasan yang diduga dilakukan Bendesa Adat Bali.
Baca SelengkapnyaKejati Jambi Periksa Kasus TPPO Berkedok Magang di Jerman, Tunjuk 5 Jaksa Peneliti
51 hari lalu
Polda Jambi sedang menyelidiki kasus dugaan TPPO ferienjob dengan tiga orang terlapor.
Baca SelengkapnyaBendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR
18 Maret 2024
Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.
Baca SelengkapnyaKejati Babel Tangkap Bos Timah Perusak Hutan Lindung Pantai Bubus Saat Hendak Kabur ke Jakarta
7 Maret 2024
Kejar-kejaran terjadi sebelum penangkapan bos timah Babel itu saat dia mengendarai Toyota Fortuner dan hendak terbang ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS
18 Februari 2024
KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.
Baca SelengkapnyaBawaslu dan Kejaksaan Tinggi Sumut Telusuri Video Dugaan Pejabat Batubara Dukung Prabowo-Gibran
15 Januari 2024
Anggota Bawaslu Sumut Saut Boang Manalu mengatakan, siang ini Bawaslu Kabupaten Batubara telah meminta penjelasan dari Kepala Polres Batubatara.
Baca SelengkapnyaICJR Apresiasi Kejati Banten Hentikan Kasus Pembunuh Maling Kambing
17 Desember 2023
ICJR menilai, pentingnya kejaksaan memegang kontrol penyidikan dalam menangani perkara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pada tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi Banten Hentikan Kasus Peternak Kambing yang Dipenjara karena Tusuk Maling
16 Desember 2023
Kejaksaan Tinggi Banten menyatakan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa oleh Muhyani.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?
1 jam lalu
