TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Pertahanan DPR, Yuddy Chrisnandi, mengatakan masyarakat masih trauma terhadap peranan politik TNI selama Orde Baru. Maka sebaiknya anggota TNI tak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2009.“Waktunya belum sesuai,” katanya dalam jumpa pers di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini. Apalagi, menurut ddia, Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI melarang anggota TNI menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu. Yuddy berpendapat, masyarakat belum memiliki kesadaran demokrasi yang tinggi.Ia menanggapi keinginan bekas Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto agar tentara bisa memilih pada Pemilu 2009, Senin lalu. Tapi Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menolak. Ia ingin hak pilih digunakan paad pemilu 2014.Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dan Muhaimin Iskandar juga menolak tentara mencoblos pada 2009. "Politik TNI adalah politik negara, bukan politik parpol atau presiden," ujar Soetardjo. Ia mengaku khawatir terjadi pengkotakan di tubuh TNI jika hak pilih dipergunakan.Stefanus Pramono
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
5 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
6 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
7 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
22 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
22 jam lalu
