Mahfudz Siddiq PKS Bantah Ancam Dosen Komunikasi UI  

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 27 Januari 2016 18:38 WIB

Pimpinan Komisi I terpilih Mahfudz Siddiq (kanan), Hanafi Rais (kiri), dan Asril Hamzah Tanjung (tengah) bersiap memimpin sidang perdana usai mengikuti sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Mahfudz Siddiq, membantah pernah mengancam civitas akademik Universitas Indonesia. Menurut dia, informasi yang beredar dibuat orang yang tidak mengetahui materi pembicaraan. "Coba tanya Pak Pinckey, apa benar saya mengancam?" ujarnya, Rabu, 27 Januari 2016.

Kabar ancaman disampaikan dosen Ilmu Komunikasi UI, Ade Armando. Dia mempertanyakan sikap Mahfudz Siddiq yang mengancam Kepala Departemen Komunikasi UI, Pinckey Triputra untuk mencabut dukungannya terhadap evaluasi dan uji publik terhadap izin penggunaan frekuensi stasiun televisi terestrial.

BACA: Ini Pesan Mahfudz Siddiq yang Dinilai Mengancam UI

Mahfudz mengakui pembicaraannya dengan Pinckey itu dilatari oleh pernyataan sikap yang disampaikan Depkom UI kepada Komisi I DPR beberapa waktu lalu. "Karena secara pribadi saya kenal, maka saya telepon. Coba ditanya apakah saya mengancam yang bersangkutan?" kata alumni jurusan Komunikasi UI ini.

Karena pertemanan itu, Mahfudz menangkap kesan pembicaraan itu berlangsung cair. Pinckey bahkan sesekali meladeni percakapan itu dengan tawa. Meski demikian, ia mengakui respons DPR atas surat UI disikapi sebagian angota DPR dengan rencana memanggil Pinckey. "Ada teman-teman di Komisi yang mengusulkan itu," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Wacana uji publik yang diagendakan Komisi Penyiaran Indonesia memunculkan beragam reaksi. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia menentang agenda itu karena tidak diatur dalam UU. Sementara KPI berdalih mekanisme itu harus mereka tempuh untuk menjaring masukan masyarakat sebelum menentukan izin penggunaan frekuensi.

Menurut rencana, kata Mahfudz, polemik itu akan disikapi Komisi I dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. DPR berharap Rudiantara bisa memaparkan posisi uji publik dalam aturan UU maupun aturan pemerintah. "Dari situ nanti bisa dilihat di mana letak uji publik itu," ujarnya.

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

29 Februari 2024

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Curiga Pilpres 2024 Akan Direkayasa Satu Putaran, TKN Prabowo-Gibran: Pikiran Kotor yang Cemas Kalah

18 Januari 2024

Anies Baswedan Curiga Pilpres 2024 Akan Direkayasa Satu Putaran, TKN Prabowo-Gibran: Pikiran Kotor yang Cemas Kalah

TKN Prabowo-Gibran menyatakan kecurigaan Anies Baswedan sebagai bentuk pikiran kotor pihak yang takut kalah.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

9 Januari 2024

Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?

Baca Selengkapnya

Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

8 Juni 2023

Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.

Baca Selengkapnya

DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.

Baca Selengkapnya

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.

Baca Selengkapnya

Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.

Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

2 Oktober 2021

Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.

Baca Selengkapnya

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

23 September 2021

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

Jangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual

2 September 2021

Jangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual

Terbaru meruak kabar dugaan pelecehan seksual pada seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia oleh sejumlah rekan kerjanya.

Baca Selengkapnya