Polisi Targetkan 60 Hari untuk Tangkap Santoso

Reporter

Selasa, 26 Januari 2016 07:13 WIB

Teroris Santoso. Youtube.com

TEMPO.CO, Palu - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah optimistis bisa menyelesaikan tugasnya dengan menangkap kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso alias Abu Wardah dalam 60 hari.

"Operasi Tinombala yang sudah dimulai 10 Januari 2016 dan sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimistis, dengan sisa waktu operasi ini, kami mampu menyelesaikan tugas," kata Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) Tinombala Komisaris Besar Leo Bona Lubis, Senin, 25 Januari 2016.

Menurut dia, optimisme itu didukung dengan peran masyarakat yang resah akibat teror yang kelompok itu lakukan, khususnya di Kabupaten Poso. Selain itu, aparat kepolisian mendapatkan dukungan penuh dari TNI dalam memperkuat pelaksanaan operasi.

Dia menjelaskan, penangkapan Santoso cs merupakan satu program quick win Polri. Apalagi aksi teror dan keberadaan kelompok Santoso dari sudut apa pun tidak dibenarkan.

Karena itu, dia meminta semua personel memasang telinga dan mata untuk menyerap semua informasi terkait dengan keberadaan kelompok Santoso cs dan melaporkannya ke Kaopsda langsung atau secara berjenjang.

Diketahui, dalam kurun tiga tahun terakhir, terjadi tiga kali pergantian Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Namun aksi terorisme di Poso tak kunjung tuntas.

Operasi dalam rangka memberantas aksi dan menangkap semua pihak yang terlibat juga telah beberapa kali dilakukan. Namun tak berbuah hasil yang menggembirakan.

Sejumlah operasi tersebut juga telah memakan korban, baik dari pihak Polri, TNI, maupun warga sipil.

Hal ini membuahkan kritik dari sejumlah aktivis, seperti LPS-HAM. Mereka menilai operasi yang dilakukan hanya menghabiskan uang negara dan dinilai hanya menjadi tempat mencari kekayaan oknum tertentu.

ANTARA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

21 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

22 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya