Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie berjalan keluar bersama Ketua DPR, Ade Komaruddin usai Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di JCC, Jakarta, 24 Januari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Komisi Organisasi Rapat Pipinan Nasional Partai Golkar gagal menyepakati penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa pada 25 Januari 2016. Sidang yang dihadiri para pengurus Golkar tingkat provinsi itu, menyerahkan keputusannya pada Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan pengurus pusat.
"Dalam pandangan umum, ada DPD I yang menyetujui dan menolak. Karena itu, Komisi A memandatkan Ketua DPD I melobi Ketua Umum," kata Nurdin Halid, politikus Golkar yang terpilih sebaga Wakil Ketua Umum pada Munas Bali, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2016.
Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie menggelar rapat pimpinan nasional selama tiga hari di Jakarta Convention Center sejak Ahad, 24 Januari lalu. Pada persidangan di Komisi Organisasi, para dewan pengurus tingkat provinsi masih belum satu suara ihwal penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa. Padahal syarat musyawarah nasional luar biasa digelar harus didukung setidaknya dua per tiga dari Dewan Pengurus Daerah.
Dalam sidang, dewan pengurus daerah Maluku Utara ngotot mendukung penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa. Mereka menganggap kubu Agung Laksono akan melaksanakan musyawarah apabila kubu Aburizal tak menyelenggarakan Munaslub. "Jadi, Munaslub bukan berarti mengkhianati Munas Bali, bukan mengkhianati Pak Aburizal," kata dia.
Sikap dewan pengurus daerah Aceh berbeda lagi. Mereka bersikeras Golkar Aburizal tidak melanggar hukum dengan menggelar musyarah nasional luar biasa. Namun mereka menyarankan partainya merujuk pada hasil putusan Mahkamah Agung atas kepengurusan hasil Munas Bali. "Tidak perlu ada munas atau munaslub," ujar mereka.
Dewan pengurus daerah Bali memilih menyerahkan keputusan penyelenggaraan musyawarah nasional kepada Aburizal. Walaupun, seperti sikap Bali, mereka menolak musyawarah nasional luar biasa.
Pengurus Golkar Provinsi Sumatera Utara beranggapan musyawarah nasional luar biasa bisa digelar apabila Aburizal mengundurkan diri. "Karena tidak ada dua per tiga DPD I yang menginginkan. Karena itu, ini kami serahkan kepada Pak Aburizal," ujar mereka.
Akhirnya mayoritas DPD I Golkar menyerahkan keputusan penyelenggaraan Munaslub kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Aburizal.
