Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberi sambutan saat deklarasi Revolusi Mental Dimulai dari Pendidikan di Lapangan Hall Basket, Senayan, Jakarta, 15 Desember 2015. Lukman mengatakan, Kementerian Agama dituntut menjalankan Gerakan Revolusi Mental yang berbasis nilai-nilai luhur beragama. Lukman setuju dunia pendidikan menjadi kunci mewujudkan Gerakan Revolusi Mental. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menginstruksikan lima langkah kunci bagi anak buahnya untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian Agama yang memasuki usia 70 pada tahun ini. Menurut Lukman, langkah-langkah itu perlu dilakukan menyusul adanya desakan dari masyarakat mengenai hasil kerja nyata pemerintah Presiden Joko Widodo.
Lukman mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh jajarannya adalah membenahi administrasi serta meningkatkan transparansi. "Kedua, memperbesar dampak program Kementerian bagi para pemangku kepentingan," kata Lukman saat memberikan sambutan dalam “Tasyakkur & Pergelaran Seni Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-70” di Auditorium Taman Ismail Marzuki, Jumat, 22 Januari 2016.
Selain itu, menurut Lukman, kementeriannya perlu mengimplementasikan layanan yang lebih prima. Kementerian pun, kata dia, harus memperkuat kerja sama dengan para stakeholder terkait. "Yang kelima, tentu meningkatkan kepekaan sosial," ujar Lukman.
Menurut Lukman, agar target-target Kementerian Agama dapat terpenuhi melalui langkah-langkah itu, setiap satuan kerja di Kementerian juga harus meningkatkan sinergi dan integrasi. “Ibarat sapu lidi, ia akan berfungsi optimal jika bersatu erat dan bergerak beriringan,” tuturnya.
Meskipun telah mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak, Lukman menginginkan agar kementeriannya itu meraih prestasi yang lebih tinggi. “Usia 70 tahun telah cukup menjadi pelajaran agar Kementerian Agama ini mampu tampil sebagai teladan terbaik bagi kementerian lain,” ucapnya.
Para pegawai Kementerian pun juga mendapatkan kenaikan tunjangan hingga 40-60 persen menyusul diberikannya predikat B oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga.
