TEMPO.CO, Sidoarjo - Meski mendapat penolakan dari mayoritas warga, Lapindo Brantas Inc siap kembali berdialog dengan warga agar mereka menerima rencana pengeboran sumur baru di Desa Kedungbanteng, Tanggungangin, Sidoarjo.

"Saya kira kami perlu melakukan dialog dan pendekatan, apa yang harus kami lakukan," kata Vice President Public Relations Lapindo Brantas Inc, Hesti Armiwulan, menanggapi demo penolakan warga saat Komisi VII DPR RI berkunjung ke lokasi pengeboran, Jumat, 22 Januari 2015.

Hesti mengatakan pihaknya menghormati sikap Komisi VII DPR RI yang cenderung menolak pengeboran. "Kami tetap menghormati apa yang disampaikan Komisi VII seperti halnya rekomendasi pemerintah. Kami harus menunggu sampai permasalahan sosial selesai,"katanya.

Hesti berharap masalah sosial yang selama ini jadi pertimbangan pemerintah menghentikan aktivitas pengeboran cepat terselesaikan. "Masalah ini membutuhkan dialog lagi. Saya yikin Komisi VII secara bijaksana akan berdialog dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, pemerintah provinsi dan kabupaten," kata Hesti.

Komisi VII DPR RI akan mengirim surat ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) meminta rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, dibatalkan.

Hal itu didasarkan sikap mayoritas warga dua desa di sekitar pengeboran yang menolak pengeboran. "Kami akan kirim surat resmi ke Ditjen Migas," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam, saat berkunjung ke lokasi pengeboran.

Kunjungan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI di lokasi pengeboran disambut demo oleh ratusan warga dua desa, Kedungbanteng dan Banjarasri. Mereka berunjuk rasa menolak rencana pengeboran. Satu spanduk besar dan sejumlah poster berisi penolakan mereka bentangkan persis di depan pintu masuk pengeboran.

NUR HADI