TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan surat Presiden Jokowi kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Arab Saudi, 18 Januari 2016.

Inti surat itu adalah pesan perdamaian. Presiden Jokowi menekankan pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan, pentingnya hubungan baik Arab Saudi dan Iran, serta kesediaan Indonesia membantu memperbaiki hubungan kedua negara yang kini sedang menghangat.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Tempo, 19 Januari 2016, Raja Salman menyambut baik perhatian yang diberikan Indonesia tersebut. Arab Saudi siap menjalin hubungan baik dengan semua negara Islam, termasuk Iran, sesuai dengan prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

“Arab Saudi menghargai langkah Indonesia sebagai negara pertama yang menyampaikan kesiapan untuk membantu terciptanya perdamaian di Timur Tengah, termasuk terjalinnya kembali hubungan baik antara Arab Saudi dan Iran,” kata Menlu Retno.

Penyerahan surat serupa juga dilakukan Menlu Retno kepada Presiden Iran Hassan Rouhani di Teheran pada 13 Januari 2016. Sebagai sahabat Arab Saudi dan Iran, Presiden RI mengharapkan kiranya tensi dan eskalasi antara Arab Saudi dan Iran dapat diturunkan, serta menekankan pentingnya komunikasi agar terus dilakukan, termasuk pada akar rumput.

Dalam kaitan itu, Indonesia juga merencanakan memprakarsai kegiatan track 2 (jalur dua diplomasi) bekerja sama dengan para ulama.

Sebelum bertemu dengan Raja Salman, Menlu Retno berjumpa Menlu Adel Bin Ahmed Al Jubeir untuk membahas pentingnya peran diplomasi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian.

Kedua, Menlu membahas tindak lanjut kerja sama lima proyek besar di Indonesia, yaitu rencana pembangunan kota baru di Mentawai, Sumatera Barat, kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung dan Mandalika, kilang minyak di Tuban dan Bontang, dan pembangunan 25 ribuunit rumah.

“Selain masalah perdamaian kawasan dan kerja sama ekonomi, pertemuan dengan Menlu Al Jubeir juga dimanfaatkan untuk membahas kerja sama penanggulangan ekstremisme dan terorisme,” kata Menlu RI.

Pekan lalu, pertemuan dengan Menlu Iran juga dilakukan setelah penyerahan surat Jokowi kepada Rouhani.Kerja sama ekonomi kembali ditekankan oleh Indonesia dan Iran.

Dengan telah dicabutnya sanksi terhadap Iran, kerja sama ekonomi Indonesia-Iran diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Guna menggalang perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, Menlu RI direncanakan melakukan pembicaraan dan pertemuan dengan beberapa negara di kawasan seperti dengan Menlu UAE pada 14 Januari 2016 dan dengan Menlu Oman pada 19 Januari 2016.

Berbagai pertemuan juga akan terus dilakukan pada saat pertemuan luar biasa para menteri luar negeri OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), yang akan diselenggarakan di Jeddah pada 21 Januari 2016.

Menurut Kemlu RI, langkah Indonesia ini merupakan wujud peran dan kontribusi aktif Indonesia di tingkat internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. “Pesan perdamaian dan upaya Indonesia dijalankan sesuai dengan mandat Pembukaan UUD untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi,” kata Menlu Retno.

Hubungan antara Iran dan Arab Saudi memburuk menyusul hukuman mati terhadap ulama Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr, pada awal Januari 2016. Ulama pengkritik keras Kerajaan Saudi ini bersama 46 terpidana lain dihukum dalam kasus terorisme.

Nimr, 57 tahun, merupakan tokoh di balik gerakan protes antipemerintah di Arab Saudi pada 2011. Nimr dihukum bersama tiga orang aktivis Syiah lainnya, serta puluhan aktivis Sunni yang dituduh terlibat dalam serangan Al-Qaidah.

Pemancungan Nimr menyulut kecaman dari dunia internasional. Namun yang paling keras datang dari Republik Islam Iran—musuh bebuyutan Saudi.

Arab Saudi merasa Iran mencampuri urusan dalam negerinya. Riyadh bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Ahad sebagai respons atas serangan demonstran terhadap kedutaan Saudi di Teheran dan Mashdad sehari sebelumnya.

Pemerintah Indonesia, yang mengaku prihatin akan perkembangan ini, menawarkan diri untuk menjadi mediator. Presiden Jokowi menunjuk Menlu Retno sebagai utusan khusus untuk masalah tersebut.

NATALIA SANTI