TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, tidak mempermasalahkan apabila partainya kembali menggelar musyawarah nasional kembali. Akan tetapi, menurut dia, prosedur pelaksanaan munas harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.

"Kami melihat, inisiatif dari para senior bagus. Mereka ingin Golkar kembali bersatu. Tapi, yang bisa mengusulkan Munaslub adalah dua per tiga Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia," kata Tantowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 18 Januari 2016.

Apabila ketentuan dari AD/ART itu telah terpenuhi, Tantowi pun mengatakan bahwa saran itu akan ditampung oleh pimpinan Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakrie itu. "Nah, itu ada forumnya untuk memutuskan, melalui rapat pimpinan nasional," kata anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR tersebut.

Tantowi menilai, para senior Golkar tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan mengenai munas untuk menarik simpati masyarakat. Menurut dia, masyarakat tidak memiliki suara untuk menentukan terselenggaranya munas. "Karena itu, yang harus dirayu ya pemilik suara di DPD," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar hasil Munas Bali, Mohamad Suleman Hidayat, juga mendesak Aburizal Bakrie untuk segera menyelenggarakan munas. Hidayat mengatakan, penyelesaian konflik di dalam tubuh Golkar tidak bisa melalui mekanisme hukum.

Desakan menggelar munas juga disampaikan Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Akbar Tandjung, eksponen DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, dan juga Poros Muda Golkar kepada Mahkamah Partai Golkar. MPG pun merekomendasikan penyelesaian konflik Golkar lewat mekanisme munas. Para kader senior pun ditunjuk sebagai anggota tim transisi untuk memfasilitasi forum itu.

ANGELINA ANJAR SAWITRI