Pemerintah Dituding Manipulasi Anggaran Pendidikan

Reporter

Editor

Rabu, 8 Februari 2006 16:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, Masduki Baidlowi, mengatakan pemerintah telah memanipulasi laporan anggaran pendidikan 2006. Ia menunjuk pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/2), bahwa anggaran pendidikan Rp 125 triliun atau 19,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006.Padahal, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, publik termasuk DPR hanya mengetahui anggaran pendidikan dalam APBN Rp 30 triliun. "Ini kebohongan publik,” kata Masduki dengan nada tinggi di sela-sela peresmian Gerai Media Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (8/2).Menurut dia, penggelembungan angka dari Rp 30 menjadi Rp 125 triliun terjadi karena pemerintah menghitung dana pendidikan dari seluruh departemen, termasuk dana dari daerah dan dana anggaran umum dan khusus. Akibatnya, seolah dana untuk pendidikan sudah mendekati tuntutan konstitusi yakni 20 persen. "Perhitungan seperti itu melanggar undang-undang.”Namun, Bambang Sudibyo membantah. Ia berpendapat, penghitungan angka Rp 125 triliun sudah sesuai dengan konstitusi yakni memasukkan semua anggaran pendidikan termasuk dari seluruh departemen dan daerah. Adapun perhitungan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan 9,3 persen dari APBN 2006. "Itu ada hitungannya," tuturnya.Reza M

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

46 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya