Menteri Tjahjo Minta Pemda Tenangkan Masyarakat  

Jumat, 15 Januari 2016 05:29 WIB

Lokasi ledakan bom di dekat Starbuck Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016. TEMPO/Putri Adityowati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah menenangkan masyarakat terkait dengan teror bom yang terjadi di Jakarta. Tjahjo yakin aparat penegak hukum dan Badan Intelijen Negara mampu mengendalikan gerakan ini.

"Saya meminta pimpinan daerah seluruh Indonesia untuk siaga satu," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu, 14 Januari 2016.

Tjahjo mengucapkan dukacita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. "Aparat penegak hukum dan BIN mampu mengendalikan gerakan teror kota yang tak bertanggung jawab ini," katanya.

Akibat bom di Sarinah, Presiden Joko Widodo mempercepat kunjungan kerjanya di Cirebon dan Majalengka. Jokowi langsung bertolak ke Jakarta dan menggelar rapat terbatas perihal keamanan pada pukul 16.00.

Sejumlah ledakan terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016. Bom pertama meledak di kedai kopi Starbucks.

Selanjutnya, ledakan kedua terjadi di pos polisi di seberang gedung Sarinah, di perempatan Jalan Thamrin-Wahid Hasyim. Bom kedua ini diduga bom bunuh diri. Setelah itu terdengar sejumlah tembakan di gedung Djakarta Theater.




TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

49 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

55 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya