TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hari ini, Selasa, 12 Januari 2016, resmi memecat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi. "Saya berhentikan Kepala Dinas Perhubungan. SK-nya sudah saya tanda tangani," kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Selasa, 12 Januari 2016.

Alasan dipecatnya Kepala Dinas Perhubungan menurut Ridwan Kamil karena banyak agenda dan proyek yang terbengkalai. "Banyak agenda reformasi perbaikan yang tidak tercapai, sehingga dengan berat hati tidak bisa untuk di posisi itu," ujarnya.

Ridwan Kamil menambahkan, banyak kesalahan Kepala Dinas Perhubungan yang terbilang cukup fatal sehingga menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat yang langsung masuk kepadanya. "Banyak sekali (kesalahan), dari marka jalan, reformasi angkot, taksi yang tidak berargo, taksi yang memonopoli, TMB berhenti sampai cable car yang telat (ground breaking)," tuturnya.

Teguran untuk Kepala Dinas Perhubungan, dia melanjutkan, bukan sekali-dua kali dilayangkan. Namun teguran tersebut kebanyakan tidak digubris. "Teguran sudah dari tahun lalu," ucapnya.

Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung akan dikosongkan sementara. Dalam waktu satu minggu, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan lelang internal untuk mengisi kekosongan tersebut. Lelang jabatan ini bisa diikuti oleh pejabat-pejabat pegawai negeri sipil dengan tingkat eselon II dan III. "Akan dilelang terbatas, dicari dari internal, dilakukan dalam satu minggu," tutur Ridwan Kamil.

Ada beberapa kriteria yang dibutuhkan Ridwan Kamil untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Yang paling utama menurut dia adalah bisa mengejar target, mau turun ke lapangan, berpikir inovatif, serta bisa mencari solusi dengan cepat dan kreatif.

"Pandai lobi sana-sini untuk menyelesaikan masalah. Saya butuh orang-orang yang bisa mengikuti kecepatan wali kota dan wakilnya berlari. Saya enggak mau orang yang lelet mengejar target dan korup," katanya.

Setelah diturunkan dari jabatannya sebagai kepala dinas, Ricky Gustiadi kemungkinan besar bakal tidak dimutasi ke satuan kerja perangkat daerah mana pun. Dia bakal tetap dipertahankan di Dinas Perhubungan Kota Bandung. "Tapi jadi staf biasa," ujar Ridwan Kamil.

PUTRA PRIMA PERDANA