TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade Komaruddin berjanji akan membenahi kinerja lembaganya. Salah satunya dengan memperbaiki komunikasi lembaga legislatif dengan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas anggota DPR. Kunjungan kerja ke luar negeri akan dievaluasi.

Komunikasi itu, ucap Ade, diperlukan karena undang-undang merupakan produk yang inisiatifnya pemerintah dan DPR. Menurut Ade, tahun lalu merupakan massa tidak produktifnya DPR karena hanya menghasilkan tiga undang-undang. "Saya bandingkan dengan 1997-1999 yang sangat produktif," kata dia di Kompleks Parlemen, Senin, 11 Januari 2016.

Ade tidak menjelaskan apa hasil legislatif DPR tahun lalu. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakannya saat sidang paripurna. Menurut Fadli, tiga peraturan itu adalah Undang-Undang Penjaminan; Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Berikutynya Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam soal Peningkatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan terkait.

Selain memperbaiki komunikasi, tutur Ketua DPR yang baru dilantik untuk menggantikan Setya Novanto ini, akan mengevaluasi kunjungan kinerja keluar negeri yang dilakukan oleh anggota Dewan. Seharusnya, kata Ade, DPR bisa memanfaatkan Internet untuk mendapatkan informasi apa yang dikerjakan pihak lain di luar negeri.

Ade akan memberi pertimbangan khusus terhadap Komisi Luar Negeri yang bertugas menjalin hubungan dengan negara-negara lain. "Kami juga ingin pembahasan politik anggaran dengan dilakukan secara jernih," katanya.

Seluruh fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanan Nasional, setuju dengan pelantikan Ade. Meski, sebelum pelantikan terjadi perdebatan masalah mekanisme pelantikan.

Menurut Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana, partainya menyinggung masalah legalitas dan cara pelantikan Ade. "Seharusnya dua hingga tiga hari setelah paripurna," katanya. Dadang khawatir masalah legalitas akan berlanjut karena Golkar memiliki dua kepengurusan.

Apapun argumentasi fraksi, toh akhirnya Ade tetap dilantik. "Sosok Ade diterima semua pihak," kata Dadang. Politikus PDI Perjuangan Alex Indra Lukman yang hadir dalam rapat itu menyatakan hal yang sama dengan Dadang.

Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan semoga parlemen bisa menjadi lebih baik saat dipimpin oleh Ade. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto berharap tahun ini hasil legislasi DPR lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

HUSSEIN ABRI YUSUF