TEMPO.CO, Jakarta -Rapat Paripurna DPR masa persidangan ke-3 tahun 2015/2016, Senin 12 Januari 2016, akan melantik pengganti Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan. Posisi keduanya diisi masing-masing oleh Eva Kusuma Sundari dan Tuti Roosdiono.
"Jadi, sejauh ini ada dua anggota PAW dari PDI Perjuangan: Ibu Eva Sundari menggantikan Pak Pramono dan Ibu Tuti Roosdiono menggantikan Pak Tjahjo," kata pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR, Senin, 11 Januari 2016. Tjahjo Kumolo tak lagi duduk di kursi Dewan setelah dipilih menjadi Menteri Dalam Negeri dan Pramono Anung menjadi sebagai Sekretaris Kabinet oleh Presiden Joko Widodo.
Fadli mengaku mengetahui apakah kedua anggota PAW tersebut akan hadir mengingat PDI Perjuangan tengah menggelar Rapat Kerja Nasional di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat. "Saya belum tahu. Kan ada Rakernas. Tapi kami agendakan," ujarnya.
Menurut Fadli, pergantian antara waktu tetap bisa dilangsungkan meski DPR belum menetapkan Ketua yang baru sebagai pengganti Setya Novanto. Setya mundur sebagai Ketua DPR dan kini menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. "Dalam pelantikan PAW, yang melantik pimpinan DPR. Tidak harus Ketua DPR," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
DPR sendiri berencana melantik Ketua DPR yang baru. Saat ini, pimpinan DPR bersama Badan Musyawarah DPR tengah mengagendakan pelantikan tersebut. "Dalam Rapat Bamus, kami menyampaikan kepada pimpinan fraksi-fraksi bahwa kami ingin menambahkan jadwal pelantikan Ketua DPR," ujar Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah.
Fadli mengatakan, dalam Rapat Pengganti Bamus pagi ini, akan dibahas dua nama calon Ketua DPR yang diusulkan oleh Partai Golkar, yakni Ade Komarudin dari kubu Aburizal Bakrie dan Agus Gumiwang Kartasasmita dari kubu Agung Laksono. "Nanti kami bahas supaya ada kesepakatan. Di dalam Bamus ada usulan itu, nanti kami sepakati bagaimananya," kata politikus dari Partai Gerindra itu.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya