KMP Melemah, Pengamat: DPR Akan Lebih Produktif

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 9 Januari 2016 09:23 WIB

Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie (tengah) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari lembaga survei Populi Center, Nico Haryanto, menilai positif makin banyaknya partai oposisi yang bergabung dengan pemerintah. Menurut dia, hal itu bisa meningkatkan produktivitas DPR dalam membuat undang-undang. "Politik di DPR nanti akan lebih mulus," katanya saat dihubungi, Jumat, 8 Januari 2016.

Menurut dia, bergabungnya partai oposisi juga bisa membuat pemerintah lebih matang mengajukan program nasional. Hal itu juga mengurangi praktek jual-beli dukungan di legislatif untuk mendapatkan dukungan demi meloloskan undang-undang. "Kalau pemerintah dan DPR sudah solid, nanti tidak akan ada lagi transaksi politik untuk dapat dukungan," katanya.

Dalam hal mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara pun tidak akan banyak dipersulit. "Gabungnya mereka ke pemerintah juga akan memudahkan mobilisasi dana partai," kata Nico.

Namun kondisi itu bukan tanpa kelemahan. Semakin sedikit partai oposisi, semakin sedikit kritik DPR terhadap pemerintah. Karena itu, perlu dipikirkan penyeimbangnya. Nico menyarankan masyarakat sipil lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. "Masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa bisa memberikan tekanan untuk mengkritisi program pemerintah," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan bergabungnya fraksi oposisi dapat melemahkan fungsi pengawasan oleh legislatif kepada pemerintah. Pemerintah pun dikhawatirkan bisa melakukan kegiatan yang sewenang-wenang karena mendapat suara yang besar dari DPR. "Nantinya semakin sedikit orang yang kritis terhadap pemerintah," katanya.

Salah satu cara yang disarankan Arbi Sanit untuk meningkatkan kembali fungsi pengawasan adalah tidak memberikan jabatan menteri kepada partai oposisi yang baru bergabung dengan pemerintah. Dengan keadaan itu, ia meyakini para politikus di DPR akan tetap menjadi penyeimbang. "Dengan tidak diberi kursi menteri, tentu akan mempersulit mereka. Akhirnya mereka akan tetap berpikir kritis," katanya.

Sebelumnya, ada beberapa partai politik yang tadinya berada di kubu Koalisi Merah Putih, atau kubu oposisi sekarang, pindah ke Koalisi Indonesia Hebat atau kubu pemerintah. Beberapa partai yang mulai merapat ke kubu pemerintah adalah PAN, PPP, dan Golkar.




MITRA TARIGAN

Berita terkait

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

1 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

9 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

11 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

11 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

23 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

2 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya