TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, menyatakan apabila musyawarah nasional Golkar kembali digelar, harus terjadi kesepakatan nasional dari para pihak yang berseteru. Selain itu, para senior Golkar juga mesti merestui rencana penyelenggaraan munas tersebut.

"Jangan sampai, pihak yang kalah dalam kompetisi nanti, berkoar-koar lagi tidak sah atau tidak demokratis. Kami tentu tidak ingin pengalaman buruk adanya munas abal-abal di Ancol itu terulang kembali," kata Bambang saat dihubungi pada Jumat, 8 Januari 2016.

Selain itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan, semua anggota Golkar harus taat asas dan tunduk pada AD/ART serta kesepakatan nasional yang telah disepakati. "Sebab, jika tidak, munas bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru," ujarnya.

Saat ini, menurut Bambang, Golkar kubu Aburizal Bakrie masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung terkait keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Jadi santai saja dan menyerahkan sepenuhnya pada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I se-Indonesia sebagaimana ketentuan dalam AD/ART," katanya.

Bambang pun tak menutup kemungkinan dengan usulan dari politikus Golkar, Yorrys Rawiyay, yang menyatakan bahwa dalam rapat pimpinan nasional akhir Januari besok Golkar akan menyusun kepengurusan baru yang mengakomodir kubu Agung untuk menggelar munas. "Bisa saja begitu. Sangat tergantung pada perkembangan situasi terakhir di lapangan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI