Hutan Gundul, Illegal Logging Lenyap, Muncul Bisnis Ladang

Reporter

Kamis, 7 Januari 2016 05:09 WIB

TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menganggap ada pergeseran tren tindak kriminal di tengah masyarakat.

"Sekarang sudah jarang ada illegal logging," tutur Kepala Sub-Bagian Operasional Tipidter Bareskrim Ajun Komisaris Besar Arief Dharmawan saat ditemui Tempo di kantornya, Rabu, 6 Januari 2016.

Arief mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, tindak pidana illegal logging telah bergeser ke tindak pidana pengolahan lahan secara ilegal. Artinya, masyarakat sudah tidak lagi melakukan penebangan pohon. Tapi bergeser melakukan pengolahan lahan konservasi hutan menjadi ladang.

Selain itu, hal ini disebabkan sebagian besar hutan di Indonesia telah gundul. Kata dia, penebangan besar-besaran dilakukan oleh masyarakat sekitar 10 tahun lalu. Saat ini, karena hutan sudah gundul, masyarakat beralih memanfaatkan lahan hutan yang kosong untuk dijadikan ladang.

"Makanya sekarang tindak pidana beralih ke pengolahan lahan konservasi hutan secara ilegal." Kata dia, pengolahan secara ilegal saat ini sudah terjadi di mana-mana. Lahan-lahan hutan telah ditanami kepala sawit dan berbagai jenis tanaman pangan. Padahal itu adalah kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi habitatnya.

Hal ini yang mengakibatkan insiden kebakaran besar-besaran setiap akhir musim kemarau. Sebab, banyak warga yang berlomba-lomba membuka lahan dengan cara dibakar, seperti yang terjadi di sejumlah daerah beberapa bulan lalu. Bencana asap mengakibatkan ribuan warga di sejumlah daerah mengungsi.

Dari laporan yang ia terima dari masyarakat, kasus illegal logging saat ini jarang ditemui. Hal ini dibenarkan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dalam 5 tahun terakhir. Kasus tersebut terus menurun.

Dari data itu, tercatat pada 2010 terjadi sebanyak 98 kasus, 2011 sebanyak 59 kasus, 2012 sebanyak 75 kasus, 2013 sebanyak 70 kasus, dan pada 2014 terjadi 29 kasus illegal logging di seluruh Indonesia. Menurunnya angka illegal logging ini karena kayu di hutan sudah habis. Apalagi perizinan ekspor kayu saat ini sudah ketat.




AVIT HIDAYAT


Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

15 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya