Menristek Resmikan 36 Perguruan Tinggi Negeri Baru

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 6 Januari 2016 22:11 WIB

Menristek Dikti Mohamad Nasir. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menetapkan status negeri yang baru kepada 36 perguruan tinggi. Status itu diberikan pada 7 perguruan tinggi baru serta 29 perguruan tinggi swasta yang dinegerikan.

"Akhirnya presiden memutuskan mereka (para pengajar) akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," kata Nasir. Pemberian status negeri sebagai perguruan tinggi ini digodok sejak tahun 2010. Namun penetapannya masih terganjal oleh perubahan status para dosen dan pegawai perguruan yang sebelumnya berstatus swasta.

Menurut Nasir, pengangkatan dosen dan pegawai perguruan tinggi sebagai PNS masih harus melalui proses yang panjang. Dosen maupun pegawai yang memenuhi kriteria usia di bawah 35 tahun diberi kesemapatan untuk mendaftar sebagai PNS. Dosen dan pegawai yang akan menjadi P3K dari 36 perguruan tinggi ini berjumlah 4.358 orang.

Nasir mengatakan pemerintah sebenarnya masih melanjutkan moratorium perubahan status PTS menjadi PTN. Namun, kata dia, Presiden Jokowi memberi pengecualian pada daerah tertinggal dan pulau terluar. Saat ini ada ketimpangan jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah PTN saat ini hanya 134, padahal perguruan swasta sudah mencapai 4.200.

Perguruan Tinggi Swasta yang berubah status antara lain: Universitas Tengku Umar, ISBI Aceh, Univ Samudera Langsa Aceh, Universitas Singa Berbangsa di Karawang. Juga Universitas Siliwangi, Politeknik Negeri Subang, Politeknik Madura, Politeknik Banyuwangi, Politeknik Madiun, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Teknologi Sumatra, Universitas Borneo Tarakan, Politeknik Pertanian Ketapang, dan Universitas Pembangunan Nasional.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Beberapa Menteri Ini Ternyata Pernah Jadi Santri

22 Oktober 2021

Beberapa Menteri Ini Ternyata Pernah Jadi Santri

Santri sukses menunjukkan perannya dalam berbagai bidang salah satunya di lingkup pemerintahan. Mulai menjadi menteri hingga presiden

Baca Selengkapnya

Bio Farma: Perlu Rp 103 Miliar untuk Kembangkan Vaksin Covid-19

15 Juli 2020

Bio Farma: Perlu Rp 103 Miliar untuk Kembangkan Vaksin Covid-19

Honesti telah berkomunikasi dengan tim Kementerian Riset dan Teknologi terkait keperluan pembiayaan pengembangan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

CPNS 2019, Peminat Kementerian Riset dan Teknologi Paling Sedikit

27 November 2019

CPNS 2019, Peminat Kementerian Riset dan Teknologi Paling Sedikit

Persaingan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 semakin ketat, namun di sisi lain ada pula formasi yang sepi peminat.

Baca Selengkapnya

Menristek: Dosen PNS Tersangka Terancam Diberhentikan Sementara

3 Oktober 2019

Menristek: Dosen PNS Tersangka Terancam Diberhentikan Sementara

Rektor Insitut Pertanian Bogor (IPB) Dr Arif Satria menjelaskan pihaknya menunggu surat resmi penahanan atas dosen IPB bernama Abdul Basith.

Baca Selengkapnya

Menteri M. Nasir: Berpendapat Tidak Harus Dilakukan di Jalan

2 Oktober 2019

Menteri M. Nasir: Berpendapat Tidak Harus Dilakukan di Jalan

M. Nasir mengaku tak pernah menghalangi siapa saja mengemukakan pendapatnya, namun hal itu tidak harus dilakukan di jalan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Unjuk Rasa Meluas, Menteri Nasir Kumpulkan Rektor PTN

30 September 2019

Antisipasi Unjuk Rasa Meluas, Menteri Nasir Kumpulkan Rektor PTN

Nasir mengajak para rektor untuk menciptakan suasana yang teduh menjelang pelantikan anggota DPR, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Selengkapnya

Kementerian Buka Program Dosen Merenung, Ini Tujuannya

15 Agustus 2019

Kementerian Buka Program Dosen Merenung, Ini Tujuannya

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menghelat program Dosen Merenung agar pengajar bisa mengembangkan potensi keilmuannya.

Baca Selengkapnya

Rektor Asing, Moeldoko: Diawali di Perguruan Tinggi Swasta

14 Agustus 2019

Rektor Asing, Moeldoko: Diawali di Perguruan Tinggi Swasta

Rencana mendatangkan rektor asing di Indonesia akan diberlakukan pertama kali untuk perguruan tinggi swasta.

Baca Selengkapnya

M Nasir: Rektor Asing Jangan Hanya Cari Pekerjaan di Indonesia

5 Agustus 2019

M Nasir: Rektor Asing Jangan Hanya Cari Pekerjaan di Indonesia

Dalam pemilihan rektor asing, M. Nasir berharap akan ada mekanisme yang berbeda dari ketentuan yang saat ini diterapkan, misalnya lewat pansel.

Baca Selengkapnya

Cegah Radikalisme, Menristek Minta Kampus Data Medsos Mahasiswa

26 Juli 2019

Cegah Radikalisme, Menristek Minta Kampus Data Medsos Mahasiswa

Menristekdikti meminta kampus mendata akun media sosial mahasiswa hingga pegawai untuk cegah radikalisme.

Baca Selengkapnya