TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sepakat jika laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kinerja kementerian dan lembaga negara dianggap membuat gaduh. Sebaliknya, dia menganggap penilaian itu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kementerian dan lembaga. ‎

"Kalau semua dianggap kegaduhan, tutup saja semua koran," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2015.

Kalla justru heran mengapa isu itu kembali menjadi perbincangan hangat, padahal sudah dirilis sebulan yang lalu. Pengumuman tersebut, menurut dia, bukan hal yang baru dan bersifat resmi. ‎"Ini untuk menandakan bahwa pemerintah transparan. Kalau tak transparan, nanti dikritik pengamat."

Kalla juga mengaku Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi sebelumnya sudah melaporkan hasil penilaian itu secara internal kepadanya dan Presiden Joko Widodo. Menurut Kalla, publikasi penilaian yang dilakukan Yuddy sama halnya dengan pemberian penghargaan Adipura atau Kalpataru. Tujuan utamanya adalah agar kementerian dan lembaga pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas.

Yang harus diingat publik, kata Kalla, penilaian tersebut bukan untuk menilai menteri, melainkan instansi. Jadi, jika kementerian mendapat penilaian negatif, sistem yang ada di instansi tersebutlah yang perlu dibenahi. ‎"Yang menilai menteri itu Presiden. ‎Jadi, kalau nilainya jelek, bisa saja bukan kinerja menterinya yang buruk, bisa saja eselonnya. Tapi memang menterinya yang tanggung jawab," ucapnya.

Kementerian PAN-RB merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Dalam penilaian itu, ada beberapa kementerian dan lembaga yang mendapat nilai rendah, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung. ‎‎

Rilis itu pun ditanggapi miring oleh berbagai pihak, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai laporan Yuddy tersebut justru membuat gaduh. ‎Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi tak pernah menginstruksikan Yuddy untuk mengumumkan hasil evaluasinya kepada publik. ‎

FAIZ NASHRILLAH