Golkar Konflik, DPR Belum Pastikan Lantik Ade Komaruddin  

Rabu, 6 Januari 2016 02:32 WIB

Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan ia dan para pimpinan DPR lainnya akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) pada akhir pekan ini untuk menentukan kelanjutan pelantikan Ketua DPR. Berdasarkan hasil rapat paripurna sebelum masa reses kemarin, DPR telah memutuskan pelantikan Ketua DPR akan digelar pada 11 Januari.

Menurut Agus, saat Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Fraksi Partai Golkar telah mengajukan surat penggantian Ketua DPR dan telah dibacakan dalam rapat paripurna. "Tapi hari itu tidak bisa dilantik karena besoknya reses. Sehingga ditetapkan di rapat paripurna bahwa pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR akan dilaksanakan pada 11 Januari," katanya.

Namun, menurut Agus, terdapat interupsi dari Fraksi Partai Golkar dalam rapat itu yang mengusulkan nama Agus Gumiwang. "Tapi, pada saat paripurna, tidak ada surat usulan itu. Yang ada adalah surat dari Ade Komarudin sehingga yang diproses ya yang itu. Saat reses, baru ada surat itu," ujar Agus.

Karena terdapat dua usulan dari Fraksi Partai Golkar, pimpinan DPR memutuskan menggelar rapim sebelum rapat paripurna pada 11 Januari mendatang. "Untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, supaya lancar. Mudah-mudahan Jumat atau Senin pagi," tuturnya.

Agus berujar, pimpinan DPR akan menampung saran dari kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono yang meminta DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru. "Akan kami bicarakan di rapim, apa-apa saja yang akan dilaksanakan di paripurna," kata Agus.

Pada 30 Desember 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi menandatangani Surat Keputusan tentang pencabutan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Namun pada saat yang sama, Menkumham juga tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

Kubu Agung Laksono pun menyatakan, dengan dicabutnya SK itu dan tidak disahkannya kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali, terjadi kekosongan kekuasaan dalam tubuh Partai Golkar. Kubunya pun meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru untuk menggantikan Setya Novanto.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Catatan koreksi: Sebelumnya artikel ini berjudul "Golkar Konflik, DPR Tetap Lantik Ade Komaruddin". Kami ubah karena ada kesalahan dalam pemberian judul dan penulisan isi berita. Mohon maaf atas kekeliruannya. Terima kasih.



Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya