TEMPO.CO, Watampone - Mobil dinas Bupati Bone, Sulawesi Selatan, merk Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp 1,7 miliar tetap dibeli meski mendapat penolakan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. “Dijadwalkan Februari atau Maret sudah bisa dibeli,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Andi Surya Dharma, kepada Tempo, Selasa, 5 Januari 2016.

Menurut Surya, saat ini proses pembelian mobil itu masih terus dimatangkan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bone. Terutama berkaitan dengan penggunaan anggarannya yang dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Namun, dia enggan mengiyakan jenis mobil itu adalah Toyota Land Cruiser Prado, meski merk dan harga itu yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) beberapa waktu lalu.

Surya mengatakan, mobil dinas bupati sebagai alat operasionalnya haruslah yang sesuai dengan kondisi daerah meskipun mahal harganya. Salah satu spesifikasinya berkapasitas 2.800 CC. Diapun menjelaskan harga yang mahal karena sudah termasuk biaya pembelian hingga pengurusan surat-surat kendaraan.

Surya mengatakan, Rp 1,7 miliar merupakan estimasi harga yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone, yang diketuai dirinya, kepada Badan Anggaran DPRD Bone. Dia mengklaim usulan itu telah mendapat persetujuan Dewan saat RAPBD disahkan menjadi APBD. “Setelah selesai penyusunan anggaran di Bagian Keuangan langsung kami beli,” ujarnya.

Sementara itu, penolakan oleh kalangan anggota DPRD terhadap pembelian mobil itu tidak juga surut. Ketua Komisi I DPRD Bone, Andi Suaedi, mengatakan tidak pernah mengetahui estimasi harga Rp 1,7 miliar. Pada saat dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone dan Badan Anggaran DPRD, angka Rp 1,7 miliar itu tidak diperlihatkan dalam draft usulan. “Boleh saja bupati dibelikan mobil dinas baru, tapi harganya jangan semahal itu,” ucapnya.

Suaedi menjelaskan, uang sebanyak itu lebih bermanfaat digunakan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sanrego dengan desa-desa lainnya. “Untuk menjangkau 27 kecamatan di Bone, mobil jenis Toyota Fortuner dengan harga sekitar Rp 800 juta sudah memadai,” tuturnya sembari mengatakan rekannya dari Fraksi PPP, PAN dan NasDen juga sepakat menolak pembelian mobil seharga Rp 1,9 miliar.

Sebelumnya, anggota DPRD Bone dari Partai Amanat Nasional, Adriana, mengatakan sesuai rekomendasi Komisi I, selain harganya tidak terlalu mahal, pembelian mobil baru dilakukan setelah mobil dinas yang lama dilelang. Dia menilai ada pihak yang melanggar prosedur penetapan anggaran. “Kita yang berada di Dewan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat bila menyetujuinya,” katanya beberapa waktu lalu.

Ketua Partai NasDem Kabupaten Bone, Sulthani, menuding Pemerintah Kabupaten Bone tidak pro-rakyat dalam menyusun anggaran. Dia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan sekitar 30 ribu jiwa warga Bone masih tergolong miskin. “Wajar kalau anggota Dewan menolaknya, karena mereka berkewajiban mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat.”

ANDI ILHAM