TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo mengatakan partainya berencana menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada akhir bulan ini. Satu di antara beberapa agenda dalam rapimnas tersebut adalah menindaklanjuti rumusan penyatuan kepengurusan Partai Golkar dengan menggelar munas seperti usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sudah ada pembicaraan itu, tapi informal. Hal-hal penting seperti itu harus diputuskan di rapimnas yang direncanakan pada 25 Januari di Jakarta, awalnya 18 Januari," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat ini saat dihubungi, Selasa, 5 Januari 2016.

Selain membahas agenda islah, kata dia, rapimnas itu akan membicarakan mengenai ajakan Presiden Joko Widodo agar Golkar bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. "Akan ada pengambilan keputusan apakah kami menerima tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan tapi tetap di Koalisi Merah Putih atau tetap di luar pemerintahan seperti sekarang," ujar Bambang.

Ia mengatakan partainya pasti akan mendukung apa pun keputusan Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, baik mengenai islah seperti rumusan JK maupun tawaran dari Jokowi untuk bergabung ke pemerintah. "Jika memang itu yang terbaik bagi masa depan Golkar, kami ikut saja. Ketua Umum ARB (Aburizal Bakrie) sudah teken, ya, kami pasti mendukung seribu persen," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum ini.

Senin kemarin, JK mengatakan Partai Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie telah merumuskan penyatuan pengurus DPP Golkar. Rumusan tersebut ditelurkan setelah Mahkamah Agung tidak mengesahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly perihal kepengurusan DPP Partai Golkar. Menindaklanjuti keputusan MA ini, Yasonna mencabut SK DPP Golkar hasil Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono pada 30 Desember lalu. Namun Yasonna tak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal.

JK menyatakan Agung dan Aburizal telah menyetujui skema penyatuan pengurus DPP Golkar. Dalam skema itu, kedua kubu akan menggelar rapimnas untuk mempersiapkan musyawarah nasional. Skema ini diteken oleh Aburizal, Agung Laksono, dan JK pada 18 Desember 2015. Menurut JK, rapimnas dibutuhkan untuk memastikan jadwal penyelenggaraan munas.

ANGELINA ANJAR SAWITRI