TEMPO.CO, Jakarta - Upaya penyelesaian konflik internal Partai Golkar kembali mencuat setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung. Yasonna telah membatalkan surat keputusannya mengenai kepengurusan Partai Golkar. Pembatalan itu memunculkan pertanyaan cara menyelesaikan konflik internal Golkar yang kepengurusannya belum diakui pemerintah? Padahal pengurus Partai Golkar hasil Muktamar Riau sudah memasuki akhir masa jabatan.

Mahkamah Partai Golkar sebenarnya telah memerintahkan penyatuan kepengurusan oleh kubu Agung Laksono yang dianggap dibentuk dari proses demokratis. Mahkamah memerintahkan kubu Agung menggaet kubu Aburizal Bakrie. Kedua kubu juga dilarang mendirikan partai baru.

Beberapa rekomendasi Mahkamah Partai Golkar itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Persoalan kubu Aburizal tak lagi mengakui Mahkamah Partai Golkar. Alasannya, Mahkamah otomatis bubar seiring berakhirnya masa jabatan kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Setidaknya itu yang dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid.

"Mahkamah Partai itu kan sudah tidak ada di bumi pertiwi, karena Munas Riau sudah enggak ada, sudah habis masa kepengurusannya," kata Nurdin saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Januari 2016.

Seluruh produk Munas Riau, kata Nurdin, termasuk Mahkamah yang diketuai oleh Muladi, tidak berlaku. AD/ART Partai Golkar dianggap membatasi masa kerja kepengurusan selama lima tahun. "Udah enggak ada itu, tenggelam di bumi bersama kepengurusan Munas Riau," kata dia. "Sekarang, Mahkamah Partai Golkar, yang sah, adalah hasil Munas Bali. Ketuanya Aziz Syamsuddin. Itu juga sudah dilaporkan ke Menkumham."

Atas dasar itu, Nurdin menganggap langkah kubu Agung yang menemui Mahkamah sebagai tindakan percuma. "Itu lebih gila lagi. Apa urusannya? Cari sensasi aja itu," kata Nurdin. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang mencabut SK kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol.

Pengurus Golkar versi Agung, Priyo Budi Santoso memiliki pandangan berbeda. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol ini menyatakan sesuai Undang-undang Partai Politik, keberadaan Mahkamah Partai terpisah dar kepengurusan partai. “Pendaftarannya pun terpisah. Jadi sekarang, Mahkamah Partai Golkar masih legal, masih sah," kata Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 tersebut di Gedung Nusantara III DPR, Senin, 4 Januari 2016.

Menurut Priyo, mahkamah partai baru bisa dibentuk setelah adanya kepengurusan baru. Masa kerja mahkamah berakhir setelah mahkamah yang baru terbentuk. Sementara Mahkamah yang terdaftar di Kementreian Hukum dan HAM dipimpin oleh Muladi. "Masa tugas mereka juga belum 5 tahun karena SK dari Menkumham terbit pada 2012, terpisah dengan SK bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar," kata Priyo.

Meski keabsahan Mahkamah Partai Golkar masih menjadi perdebatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis kedua kubu mau kembali menyatu. Alasannya, Aburizal maupun Agung Laksono telah meneken kesepakatan penyelesaian konflik dengan menyatukan kepengurusan. "Itu sudah setuju, ini kan hanya soal waktu," kata Kalla di kantornya, Senin, 4 Januari 2015.

Kalla bahkan menunjukkan skema islah yang telah disetujui Agung dan Aburizal pada 9 November 2015 dan 18 Desember 2015. Kedua kubu, kata Kalla, sepakat menggelar rapat pimpinan nasional untuk persiapan musyawarah nasional. “Ini (tanda tangan) Agung, Ical, saya," kata Kalla menunjuk tanda tangan yang ada dalam skema islah tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | TIKA PRIMANDARI