PPP Versi Djan Faridz Minta Kejelasan Pengurus ke Yasonna

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 4 Januari 2016 13:38 WIB

Pendukung Ketum PPP versi munas Jakarta, Djan Faridz, terlibat dorong-dorongan dengan anggota kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, 30 Maret 2015. Mereka mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan kubu Djan Faridz. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap kepengurusan yang sah dan diakui oleh pemerintah. Mereka mempertanyakan tak segera diterbitkannya pembatalan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang digelar kubu Romahurmuziy.

"Kami mau menanyakan ke Kementerian Hukum dan HAM kalau memang mau mengabaikan (keputusan MA), ayo. Enggak ada masalah," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PPP versi Djan, Achmad Dimyati Natakusumah, di gedung Kemenkumham, Senin, 4 Januari 2016.

Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat berisi permintaan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangi kubu Djan Faridz. Keputusan ini didasari keberatan kubu Djan Faridz atas penerbitan surat keputusan Menkumham atas kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Romahurmuziy.

Dimyati mempertanyakan sikap Menteri Hukum dan HAM ini saat mendatangi kantor Kementerian bersama beberapa pengurus lainnya. Mengenakan jas hijau kebesaran PPP, ia berkeras mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seharusnya mencabut surat keputusannya. "(Jika tak mencabutnya) Berarti Menkumham tidak melaksanakan amar putusan MA," ujar salah satu anggota MKD ini tegas.

Dimyati datang sembari membawa berkas amar putusan MA yang memutuskan menolak Muktamar Surabaya. Amar putusan MA ini, kata dia, inkrah dan tetap. Artinya, Yasonna harus mematuhi. "Kami hanya ingin tahu ada iktikad baik enggak dari Menkumham atau mau mengintervensi PPP yang sudah diputuskan ini?"

Menteri Hukum dan HAM sendiri sampai berita ini diturunkan belum mengkonfirmasi mengenai kepengurusan PPP tersebut.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

33 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

36 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

36 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

36 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana di Indonesia

24 Desember 2023

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana di Indonesia

Kemenkumham memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 15.922 narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia pada Hari Natal Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Evaluasi 2023 dan Bangun Strategi 2024

12 Desember 2023

Kemenkumham Evaluasi 2023 dan Bangun Strategi 2024

Kemenkumham melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

6 Desember 2023

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

25 Oktober 2023

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

Puan Maharani membantah isu kader PDIP yang jadi menteri Jokowi menarik diri. Siapa saja 5 menteri itu?

Baca Selengkapnya

Setya Novanto dan Imam Nahrawi Dapat Diskon Masa Tahanan, Napi Korupsi Bisa Terima Remisi?

18 Agustus 2023

Setya Novanto dan Imam Nahrawi Dapat Diskon Masa Tahanan, Napi Korupsi Bisa Terima Remisi?

Setya Novanto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun, sedangkan Nahrawi hingga Rp 18,1 miliar. Sebagai napi koruptor, pantaskah keduanya dapat remisi?

Baca Selengkapnya