TEMPO.CO, Pontianak - Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai diberlakukan pada hari pertama 2016. Banyak tantangan yang harus dibereskan Indonesia, terutama daerah perbatasan. Kalimantan Barat, misalnya, ternyata punya tantangan baru dengan diberlakukannya ketentuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mereka membentuk forum komunikasi antar-institusi di Pos Lintas Batas Negara.

"Custom, security, immigration, dan quarantine yang akan menjadi ujung tombak dalam pengawasan kawasan tersebut," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto di Pontianak, Selasa, 29 Desember 2015.

Kalimantan Barat sendiri merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Adapun bentangan garis perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 1.020,66 kilometer melintasi lima kabupaten yang meliputi Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

"Terdapat empat border yang telah disepakati menjadi akses untuk keluar-masuk di antar kedua negara. Namun, sampai saat ini, baru tiga border yang telah dilengkapi dengan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)," ujarnya.

Tiga border tersebut adalah Border Entikong di Kabupaten Sanggau dan Border Aruk di Kabupaten Sambas, serta Border Nangau Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Border Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang belum dilengkapi PPLB. "Sebuah kantor yang ada di sana sudah lama terbengkalai," tuturnya.

Arief menambahkan, tak hanya itu, masih terdapat banyak jalan tradisional yang dapat digunakan oleh masyarakat kedua negara dalam menjalin hubungan. Hal ini karena banyak di antara warga perbatasan yang mempunyai hubungan kekeluargaan, serta bekerja di kebun-kebun milik warga Malaysia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat Nirmala Dwi Heryanto menambahkan, kedekatan warga perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat dengan warga Malaysia sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. "Untuk itu, sinergisitas sangat penting sehingga permasalahan kompleks di perbatasan bisa diatasi," ucap Nirmala.

Keberadaan Masyarakat Ekonomi Eropa, kata dia, bukan merupakan perdagangan bebas tanpa regulasi. Forum komunikasi yang dibentuk tersebut akan lebih mengutamakan pendekatan sinergisitas antar-institusi untuk bersama-sama membangun perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam menyambut MEA, Bea-Cukai mempunyai misi tambahan, yakni Border Management. "Akan dilakukan penataan dengan fungsi CIQ (custom, immigration, dan quarantine) dan tentunya memerlukan bantuan dari teman-teman kepolisian," katanya.

Tujuan MEA sendiri cukup strategis, kata dia, yakni kerja sama negara-negara Asia untuk lalu lintas barang, orang, dan modal. Kelonggaran ini akan menuju standardisasi produksi di Asia.

ASEANTY PAHLEVI