Warga melintasi papan yang ditempeli poster bertuliskan "Jogja Tidak Dijual" di Yogyakarta (17/10/). Seniman setempat memprotes kebijakan walikota Haryadi Suyuti yang dinilai mengkomersialisasikan ruang publik. TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO, Yogyakarta - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Senin subuh, 4 Januari 2016, turun langsung memimpin pembongkaran paksa tembok pembatas di lingkungan perumahan elite Green House di Kecamatan Mergangsan, setelah ratusan siswa di sekolah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah yang berada di kompleks itu terancam tak bisa bersekolah pada hari ini.
Saat pembongkaran akses jalan sekolah itu dilakukan, sejumlah warga RW 23 yang terdiri atas empat rukun tetangga berkumpul di balai warga tanpa melakukan perlawanan. Ketua RW 23 Perumahan Green House Wikan Danardono kepada Tempo mengaku tak masalah jika pemerintah kota melakukan pembongkaran.
"Intinya, kami masih belum setuju jika akses sekolah itu melalui jalan perumahan karena warga menilai mengganggu kenyamanan," ujar Wikan. Warga merasa kenyamanannya terganggu setelah merasakan langsung dampak ketika sekolah pertama dibangun pada 2003. Perumahan itu sendiri dibangun pada tahun 1991.
Wikan menuturkan para siswa dari sekolah tersebut mengganggu dengan kegiatan mereka karena beberapa kali sering mojok atau pacaran di kompleks perumahan. Siswa pun diketahui beberapa kali kencing sembarangan dan terlibat perkelahian di kompleks perumahan.
Puncak kekesalan warga dirasakan ketika salah satu orang tua siswa ugal-ugalan naik mobil saat mengantar anaknya sekolah. "Mobil itu ngebut sampai melewati parit dan menabrak tembok rumah warga sampai jebol," tutur Wikan.
Wikan mengatakan, saat sekolah mengutarakan niat hendak membangun unit kedua dan memohon akses jalan milik perumahan, warga menolaknya tapi memberikan solusi. "Kami saat itu tawarkan membantu pihak sekolah membelikan sebuah lahan di sisi sebelah sekolah untuk akses jalan, tapi ditolak sampai lahan itu dibangun pemiliknya jadi rumah," ucap Wikan.
Baru setelah kebuntuan berlanjut, pihak sekolah mau menerima tawaran itu tapi harga lahan sudah melambung tinggi. "Kami sudah berusaha memberi sekolah dari hasil patungan, tapi tak bisa memberikan lebih lagi," ujarnya.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan solusi yang diberikan pihak perumahan kepada sekolah memang baik dan patut diapresiasi. "Tapi solusi itu tidak solutif, siapa yang menjamin pemilik lahan mau memberikan lahan untuk akses siswa?" kata Haryadi.
