Pimpinan kelompok sipil bersenjata Nurdin alias Din Minimi memperlihatkan kartu jaminan keselamatan yang diberikan oleh United Nations Unies di Desa Ladang Baro, Aceh, 29 Desember 2015. Mereka sepakat berdamai setelah 4 butir permintaan mereka dipenuhi Pemerintah. ANTARA/Syifa Yulinnas
TEMPO.CO, LHOKSEUMAWE - Kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi kembali ke masyarakat dan menyerahkan belasan pucuk senjata serta satu karung amunisi. Turun gunungnya Din Minimi diumumkan Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, Selasa 29 Desember 2015. Namun, Din yang bergerilya di hutan untuk memperjuangkan kesejahteraan dari pemerintah Aceh, tak mau disebut menyerah. Din menyebut kembalinya pasukan bersenjata yang dia pimpin adalah "berdamai".
“Kami bukan menyerah. Kami pulang untuk berdamai setelah terjadi pembicaraan dengan pihak Jakarta, kepulangan kami untuk menyerahkan senjata karena senjata itu ilegal, dan dipenuhinya tuntutan kami,” ujar Din Minimi kepada wartawan di rumahnya di desa Ladang Baro, Kecamatan Julok Aceh Timur, Selasa, 29 Desember 2015.
Kelompok bersenjata Din Minimi angkat senjata dengan tujuan melawan kepemimpinan Aceh di bawah duet petinggi GAM Zaini –Muzakkir, sejak Oktober 2014. Perlawanan tersebut dilakukan karena Zaini –Muzakkir dianggap tidak memperhatikan kehidupan mantan kombatan GAM, rakyat miskin dan kelangsungan pendidikan anak yatim korban konflik.
Dalam perjalanannya kelompok Din Minimi kerap dituding oleh otoritas keamanan setempat sebagai pelaku kriminal dan terlibat sejumlah penculikan dengan tuntutan tebusan.
Terakhir, kelompok bersenjata yang muncul setelah Aceh Damai itu dituding terlibat pembunuhan dua Intel kodim Aceh Utara di Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara pada 23 Maret 2015 lalu.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.