Undang-undang Aceh Bisa Jadi Contoh untuk Otonomi Daerah
Reporter
Editor
Minggu, 29 Januari 2006 22:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Forum Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Aceh, Ahmad Farhan, mengatakan Undang-undang Pemerintahan Aceh dapat menjadi pilot project (percontohan) untuk peraturan otonomi daerah di Indonesia, terutama daerah konflik seperti Maluku dan Papua."Undang-undang Pemerintahan Aceh cukup jelas mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah," kata Farhan di Komplek Perumahan Anggota Dewan, Jakarta.Menurut Politisi Partai Amanat Nasional itu, otonomi daerah yang selama ini diterapkan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya, menurut dia, soal kewenangan daerah dalam mengatur bidang ekonomi.Farhan mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak diberlakukannya otonomi daerah masih lebih banyak untuk pusat. "Sekitar 70 persen dikuasai pusat, terutama departeman-departemen. Lalu daerah dapat apa?" kata dia.Karena itu, menurut Farhan, pemerintah harus sudah memikirkan kemungkinan pengajuan undang-undang dari daerah soal pemerintahan di daerah itu. "Lebih baik dimulai dari daerah konflik seperti dulu di Aceh," kata dia.Pramono-Tempo
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
24 Februari 2023
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
