TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan Presiden Joko Widodo tak membuat kesepakatan dengan partai mana pun terkait dengan perombakan kabinet. Apalagi, kata Pramono, sampai menyebut nama tertentu.
"Presiden sebagai orang yang mempunyai hak prerogatif tak pernah berbicara, bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai tertentu. Apalagi katakanlah sudah seakan-akan menyepakati nama tertentu. Itu sama sekali tak ada," kata Pramono di kantornya, Senin, 28 Desember 2015.
Menurut Pramono, urusan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apabila harus dilakukan, Jokowi telah memiliki pertimbangan tertentu. Pramono mengatakan Jokowi mengevaluasi para menterinya setiap saat. "Hak yang dimiliki presiden jangan diintervensi siapa pun," ujar Pramono.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Aziz Subekti mengatakan ada dua menteri yang akan dicopot dan digantikan dengan kader partainya. Pertama, kata dia, Jokowi akan mencopot Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan akan diganti Taufik Kurniawan, kader PAN yang saat ini menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, kata Aziz, akan digantikan Asman Abnur, kader PAN yang saat ini menjadi anggota Komisi Kependudukan dan Kesehatan DPR. Aziz mengatakan mendapatkan informasi tersebut dari orang dalam Istana.
Pramono membantah Azis mendapat informasi dari orang dalam Istana. Ia menjamin informasi yang Azis dapatkan berasal dari orang yang tak memilik kapasitas. "Orang dalam Istana bisa tukang parkir, pembantu, bisa juga hanya rumor-rumor yang jelas bukan yang berkompeten," kata Pram.
Isu perombakan kabinet kembali berembus setelah PAN merapat ke pemerintah. Selain itu, salah satu menteri Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, mengatakan reshuffle akan dilaksanakan pada akhir tahun.
