Wacana Reshuffle Kabinet Kedua, Politikus PKS Sentil Jokowi

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 28 Desember 2015 15:17 WIB

Mantan presiden PKS, Hidayat Nurwahid memberikan orasi politiknya pada saat kampanye terbuka di Lapangan umum Selong, Lombok Timur, NTB, Minggu (22/3). ANTARA/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk kabinet yang berasal dari kalangan profesional apabila akan melakukan reshuffle kabinet jilid kedua. "Pak Jokowi pernah berjanji secara terbuka bahwa beliau akan membentuk kabinet ahli, bukan kabinet transaksional," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, pada reshuffle kabinet jilid pertama, nuansa transaksional masih terlihat. Hidayat berujar, masih banyak anggota tim sukses Jokowi yang diangkat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja pada reshuffle kabinet pada Agustus lalu.

"Mungkin saja pada reshuffle jilid kedua ini Pak Jokowi akan melaksanakan apa yang telah menjadi komitmennya, menjadi janjinya, yakni menghadirkan kabinet yang berbasis profesionalitas," ujar Hidayat.

Selain itu, Hidayat berharap, apabila akan melakukan reshuffle kabinet, Jokowi mengangkat menteri-menteri yang lebih baik daripada menteri-menteri sebelumnya. "Menteri-menterinya harus yang produktif, yang sesuai dengan visi dan misi Pak Jokowi. Kalaupun mengambil dari partai, ambil yang betul-betul profesional, bukan karena transaksional," katanya.

Hidayat pun menegaskan, partainya akan tetap berada di luar kabinet bersama Koalisi Merah Putih dan tidak bergabung dengan partai pendukung pemerintah. "Presiden PKS juga sudah menyampaikan, PKS tidak masuk ke Koalisi Indonesia Hebat, PKS tetap bersama KMP. Kami menghormati pilihan politik partai-partai lain dan juga Pak Jokowi yang akan melakukan reshuffle," ujarnya.

Belakangan ini, berembus kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle dalam kabinet yang dipimpinnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Aziz Subekti pun mengklaim telah mendapatkan informasi siapa saja menteri yang akan dicopot Jokowi.

Menurut Aziz, Jokowi akan mencopot Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan akan digantikan dengan Taufik Kurniawan, kader PAN yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPR. Sementara itu, kader PAN yang saat ini menjadi anggota Komisi Kependudukan dan Kesehatan DPR, Asman Asnur, akan menggantikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.








ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

44 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

52 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

52 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

59 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

4 Maret 2024

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

20 Februari 2024

Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.

Baca Selengkapnya