TEMPO Interaktif, Jakarta:Serangan Amerika Serikat ke Irak menimbulkan sejumlah implikasi politik bagi Indonesia. Semua perhatian tertuju ke krisis Irak, sehingga melupakan hal-hal penting di dalam negeri, baik itu manajemen reformasi, persiapan pemilu, juga persoalan hukum. Jadi penegakan hukum di Indonesia dilupakan, hanya karena persoalan baru, kata pengamat politik Indria Samego dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (24/3). Menurut dia, serangan Amerika ke AS itu memunculkan pikiran bersama tentang siapa sebenarnya musuh bersama kita. Aksi-aksi demo yang semula diarahkan ke persoalan dalam negeri, seminggu terakhir beralih ke isu serangan AS ke Irak. Ia mencontohkan, aksi-aksi menentang premanisme yang dilakukan anak buah Tomy Winata terhadap Majalah Tempo. Jangan-jangan karena Irak, soal Tomy dilupakan. Jadi penegakan hukum di Indonesia dilupakan hanya karena persoalan baru, ujar dia. Begitu pula dengan manajemen reformasi Megawati, semula demo-demo turunkan Mega-Hamzah sekarang tidak ada lagi dan beralih ke Turun Bush. Sehingga pemerintah pun menjadi tenang-tenang saja, tidak punya presure terhadap persoalan-persoalan dalam negeri. Pikiran orang ke Irak. Padahal mestinya kita terus mengawasi bagaimana manajemen reformasi ini dilakukan, kata Indria Begitu pula dengan persoalan persiapan pemilu dan pembuatan RUU politik, seperti RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Memang RUU itu sudah ada, namun di sana banyak kelemahan. Kalau tidak ada presure dari luar, pembuat undang-undang di DPR akan bermain-main dengan agendanya sendiri. Selain itu, KPU juga harus diawasi. Karena nanti akan Rp 3,5 triliun uang ke sana, bagaimana itu nanti mereka mengelola dan menjalankan fungsinya, ujar Indria. Namun kondisi sekarang juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan secara lebih cepat akselerasi proses perbaikan manajemen reformasi. Sebab, tidak terlalu banyak demo-demo ke dalam. Jadi pemerintah mendorong DPR supaya bekerja lebih produktif lagi dalam membuat undang-undang politik terutama, ujarnya. Selain RUU pemilihan presiden dan wapres, juga RUU Mahkamah Konstitusi. (Mustafa Ismail Tempo News Room)