Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino (kiri) berbincang dengan Tumpak Hatorangan Panggabean (kanan) dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 4 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Istana sudah menerima surat rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Rekomendasi itu sudah dibaca Presiden Joko Widodo.
"Karena putusan itu telah sampai dan tentunya sekarang Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai kewenangan sedang mempertimbangkan itu," kata Pramono di Istana Negara, Rabu, 23 Desember 2015. "Bagaimana dengan hal itu ke depan, tentunya pertimbangnya itu akan dilakukan."
Presiden, menurut Pramono, sangat menghargai hubungan antarlembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Pramono mengatakan Presiden akan membaca dengan cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi Pansus itu.
"Tapi yang jelas secara resmi surat itu sudah dikirim oleh DPR ke Presiden," kata Pramono.
Sebelumnya, Pansus Pelindo memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Rekomendasi itu isinya, antara lain meminta Presiden untuk memecat Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dari jabatannya. Juga memecat Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.
