Wow, Bupati Minta Mobil Dinas Toyota Prado Seharga Rp 1,7 Miliar

Reporter

Selasa, 22 Desember 2015 16:05 WIB

themotorreport.com

TEMPO.CO, Watampone - Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional menolak usul Pemerintah Kabupaten Bone membeli mobil dinas bupati seharga Rp 1,7 miliar. Pasalnya, jumlah warga miskin di wilayah Sulawesi Selatan itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), masih 30 ribu jiwa.

Ketua Partai NasDem Bone Sulthani mengatakan usul pemerintah Bone itu memalukan karena tidak prorakyat serta mengkhianati kepercayaan rakyat. "Mereka yang menolak masih paham kewajiban anggota Dewan sebagai mediator untuk kesejahteraan rakyat, tidak menjadi mediator untuk kesejahteraan pejabat," ujar Sultani, mantan Ketua DPRD Sinjai, kepada Tempo, Selasa, 22 Desember 2015.

Sultani menambahkan, kalau ada pejabat yang hendak bermewah-mewah, sebaiknya ia menggunakan uang pribadi. Pejabat tidak boleh menggunakan uang negara yang peruntukannya bukan buat kemakmuran rakyat Bone. Apalagi mobil dinas bupati yang ada, yaitu Toyota Harrier keluaran 2009, masih layak. Menurut rencana, anggaran akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Prado.

"Itu masih sangat layak, tidak mengganggu kinerja bupati," ucapnya.

Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, saat dimintai konfirmasi terkait dengan usul tersebut, enggan berbicara lebih jauh. "Tidak usah dipolemikkan," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Bone Andi Amin Mangunsara mengatakan alasan penyetujuan pembelian mobil baru untuk bupati adalah mobil dinas operasional jenis Toyota Harrier yang lama sudah tua. Apalagi ada beban psikologis jika Bupati mengendarai mobil tua tersebut.

Menurut dia, anggaran Rp 1,7 miliar jauh lebih efektif untuk memperkuat program ekonomi kerakyatan atau memperkuat program subsidi pupuk.

Sebelumnya, politikus PAN Bone, Adriana, juga mengkritik pengusulan mobil tersebut dan seharusnya pemerintah lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Apalagi mobil dinas bupati yang dulu dipakai Bupati Idris Galigo itu masih layak.

Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Andi Fajaruddin mengatakan pihaknya menyerahkan masalah tersebut kepada Badan Anggaran DPRD, apakah akan menerima usul pembelian mobil dinas baru itu atau tidak. "Saya kira tidak ada masalah, apalagi APBD Pokok 2016 mengalami peningkatan," tuturnya.

Pendapatan Asli Daerah Bone pada 2016 mencapai Rp 2,1 triliun atau mengalami peningkatan dibanding pada 2015, yang sebesar Rp 1,2 triliun.

ANDI ILHAM


Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya