Silaturahmi PKS-Jokowi, KMP Tak Diberi Tahu

Reporter

Senin, 21 Desember 2015 22:19 WIB

Anggota fraksi PKS Sohibul Iman, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2). Fraksi PKS secara resmi menetapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai wakil ketua DPR menggantikan M Anis Matta yang telah menjabat sebagai Presiden PKS. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Imam mengaku belum berkomunikasi dengan partai-partai anggota koalisi nonpemerintah atau Koalisi Merah Putih (KMP) terkait dengan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin sore, 21 Desember 2015. "Kan ini adalah aktivitas yang dilakukan masing-masing partai. Nanti kami bicara lagi dengan KMP. Saya belum memberi tahu," kata Sohibul setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka.

Sohibul berujar, PKS tidak memiliki kewajiban memberi tahu KMP lebih dulu. Sebab, langkah menemui Jokowi tersebut merupakan kebijakan internal PKS. Meski begitu, tutur dia, PKS akan menyampaikannya kepada anggota KMP setelah bertemu dengan Jokowi.

Sohibul menegaskan, PKS tidak akan bergabung dengan pemerintah dan tetap menjadi oposisi walaupun ia sudah bertemu dengan Jokowi. Menurut dia, pertemuan dengan Jokowi hanya silaturahmi.

Mengenai komitmen PKS pada masa mendatang, Sohibul enggan berandai-andai. Menurut dia, saat ini PKS berkomitmen bersama dengan KMP. "Jangan meramal. Komitmen hari ini adalah KMP," katanya. Dia menjelaskan, meski PKS berbeda kubu dengan koalisi pro-pemerintah, silaturahmi harus terus terjalin.

Senin sore tadi, sejumlah pengurus PKS menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Selain Sohibul, Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Al Muzamil Yusuf; Bendahara Umum Mahfudz Abdurahman; Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera; serta Kepala Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan Ledya Hanifah terlihat dalam rombongan PKS. Mereka tiba di Istana sekitar pukul 16.45 dan langsung menemui Presiden.

ANANDA TERESIA




Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya