TEMPO.CO, Watampone - Usulan pembelian mobil dinas Bupati Bone, Sulawesi Selatan, jenis Toyota Land Cruiser Prado senilai Rp 1,7 miliar, yang dimasukkan ke anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016, menuai pro-kontra. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga tidak satu suara.

Anggota DPRD Bone, Adriana, mengatakan masalah usulan pembelian mobil dinas bupati harus dibahas ulang oleh Badan Anggaran. Dia menilai, ada pihak yang melanggar prosedur penetapan anggaran karena nilai mobil yang disepakati oleh Komisi I harganya tidak semahal itu. “Kita yang berada di Dewan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat bila menyetujuinya,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu kepada Tempo, Senin, 21 Desember 2015.

Menurut Adriana, Dewan tidak bermaksud menentang pembelian mobil dinas baru untuk operasional bupati. Mobil dinas yang lama dinilai sudah tidak layak. Namun pembelian mobil baru harus memenuhi sejumlah syarat. Selain harganya tidak terlalu mahal, pembelian mobil baru dilakukan setelah mobil lama dilelang. “Itu yang menjadi rekomendasi Komisi I kepada Badan Anggaran, kenapa sekarang berubah,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Bone Andi Amin Mangunsara berbeda pendapat. Dia menjelaskan, persetujuan pembelian mobil dinas baru bupati senilai Rp 1,7 miliar itu wajar. Mobil dinas lama jenis Toyota Harrier dinilai sudah tidak layak karena sudah tua. “Ada beban psikologis jika bupati mengendarai mobil tua,” ucapnya.

Amin mengatakan pengadaan mobil dinas untuk kepentingan operasional bupati jangan hanya dilihat dari harganya, tapi jenis mobil dan fungsinya. Bupati memerlukan mobil yang tangguh karena harus mengelilingi 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang medannya sulit dan sangat luas.

Munculnya usulan pembelian mobil dinas baru bupati karena mobil dinas yang lama peninggalan Bupati Bone sebelumnya, Idris Galigo, sudah berusia lebih dari 6 tahun. Itu sebabnya dirasa perlu diganti dengan mobil baru.

Ketua Lembaga Advokasi dan Kesejahteraan Rakyat (Lakra) Bone Suardi Mandang mengatakan pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 1,7 miliar merupakan pemborosan anggaran. Itu sekaligus memperlihatkan DPRD maupun pemerintah Kabupaten Bone tidak memiliki visi-misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan penambahan jumlah sarana pendidikan serta kesehatan seharusnya diutamakan. Karena itu, dia meminta harga pembelian mobil dinas bupati dipangkas lagi dengan membeli mobil jenis lain yang harganya lebih murah. “Nasib saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas terabaikan sehingga sangat ironi jika harus membeli mobil dinas bupati semahal itu,” tutur Suardi.

Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi enggan banyak bicara saat dimintai konfirmasi oleh Tempo. "Tidak usah dipolemikkan," katanya melalui pesan pendek.

ANDI ILHAM