127 Ribu Peserta Jamkesda Depok Beralih ke BPJS Kesehatan  

Jumat, 18 Desember 2015 21:04 WIB

Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Depok - Sebanyak 127.937 penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok bakal diintegrasikan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai 1 Januari 2016. Semua penerima Jamkesda Kota Depok akan dilebur menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kepala UPT Jamkesda Kota Depok Yulia Oktavia memastikan sinkronisasi data penerima Jamkesda yang bakal dilebur ke BPJS Kesehatan, tinggal menunggu SK penetapan pada 22 Desember 2015. Total ada 21 tahapan yang dilalui sesuai standar operasional prosedur integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan. "Integrasi BPJS tahap satu pada awal Januari sudah semuanya" kata Yulia, Jumat, 18 Desember 2015.

Yulia menuturkan proses integrasi Jamkesda di Depok, ada dua tahap. Soalnya, diperkirakan masih ada 50 ribu lebih peserta Jamkesda yang belum bisa diintegrasikan ke BPJS. Proses integrasi Jamkesda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. "Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan harus selesai akhir tahun 2016," katanya.

Peserta Jamkesda bakal menjadi peserta BPJS kelas tiga, dengan premi Rp 23 ribu per bulan. Setiap tiga bulan, data peserta BPJS Kesehatan, dari peleburan Jamkesda akan divalidasi. Tujuannya untuk melihat bertambah atau berkurangnya penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah bagi warga miskin ini. "Bisa jadi ada yang sudah meningkat kesejahteraannya, meninggal atau pindah rumah," ucap Yulia.

Setelah pencocokan dan penelitian, ditemukan bahwa peserta Jamkesda pada April-Mei 2015 di Depok ada 188.660 jiwa. Setelah diintegrasikan menggunakan penghitungan per kepala keluarga, data 188.660 jiwa naik menjadi 251.00 jiwa.

Terakhir, data itu diolah dan disinkronkan dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasilnya data kembali menyusut menjadi 187.465 jiwa. Data yang sudah disinkronkan dengan Disdukcapil itulah yang kemudian disinkronkan kembali dengan data BPJS, dan berkurang lagi menjadi 135.906 jiwa. "Dari jumlah itu, kini berkurang 51.559 jiwa karena mereka sudah menjadi peserta BPJS," ucapnya.

Setelah data yang disinkronkan dengan data BPJS keluar, maka dilakukan uji publik yang dilakukan pada 4-19 November 2015. Hasilnya menjadi 127.937 jiwa. "Ada tiga kali penyaringan sampai data yang diuji publik selesai, ucap Yulia. "Peserta Jamkesda yang telah gugur dalam uji publik tidak bisa memanfaatkan kartu Jamkesda."

Yulia menjelaskan saat ini BPJS baru bekerja sama dengan 12 rumah sakit di Depok. Padahal sebelumnya Jamkesda sudah bekerja sama dengan 25 rumah sakit yang ada di Depok. "Data peserta PBI BPJS akan diserahkan ke tiap FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) di Depok," ujarnya.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

4 hari lalu

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

17 hari lalu

Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.

Baca Selengkapnya

Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

52 hari lalu

Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

11 Januari 2024

Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

25 Desember 2023

Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

Warga Kota Depok dipersilakan memanfaatkan Depok Open Space jika ingin membuat pertunjukan di sana tanpa dipungut biaya

Baca Selengkapnya

PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

17 November 2023

PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lebih menekan angka stunting di Kota Depok ramai diperbincangkan

Baca Selengkapnya

Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

5 Oktober 2023

Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

Bus yang ditumpangi siswa SMP Negeri 3 Depok dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali

Baca Selengkapnya

Wali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya

4 Oktober 2023

Wali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya

Pemerintah Kota Depok menggelar salat minta hujan atau Salat Istisqa di Lapangan Balai Kota Depok, Rabu, 4 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya

PKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok

27 Agustus 2023

PKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah membuat petunjuk pelaksanaan soal pemilihan kepala daerah 2024.

Baca Selengkapnya

Kota Depok Jadi Wilayah dengan Polusi Udara Terburuk di Indonesia Pagi Ini

27 Agustus 2023

Kota Depok Jadi Wilayah dengan Polusi Udara Terburuk di Indonesia Pagi Ini

Polusi udara di Kota Depok sempat masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat.

Baca Selengkapnya