TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan mengenai pemanggilan deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo oleh Kejaksaan Agung.
Darmawan yang biasa disapa Darmo diperiksa pada Kamis, 17 Desember 2015. "Enggak usah tanya gitu-gituan lagi, deh," kata Luhut pada saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam pada Kamis, 17 Desember 2015.
Sebelumnya, dalam keterangan pers di kantornya pada Jumat pekan lalu, Luhut mengatakan Darmo yang pernah menjadi anak buahnya itu adalah orang yang baik. Bagi Luhut, Darmo merupakan sosok yang profesional. Bahkan, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu selalu mengingatkan Luhut agar tidak boleh melarikan diri dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.
Dalam keterangan pers itu, Luhut pun menegaskan bahwa Darmo tak pernah berbuat segala sesuatu hal yang negatif terkait dengan upaya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Darmo terseret kasus karena namanya disebut dalam rekaman pembicaraan Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak M. Riza Chalid pada 8 Juni 2015. Rekaman itu menjadi berita besar karena menjadi bukti bagaimana Novanto dan Riza meyakinkan Maroef bahwa Luhut bisa membantu lobi memperpanjang kontrak Freeport setelah 2012 karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.
Keduanya bahkan menyodorkan skema pemberian saham Freeport kepada Jokowi sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9 persen. Novanto lantas meminta saham proyek PLTU di Papua. Kasus ini membuat Setya disidang di Majelis Kehormatan DPR. Namun MKD menghentikan sidang setelah Setya Novanto mundur dari Ketua DPR pada Rabu, 16 Desember lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengadukan kasus ini kepada MKD pada 16 November lalu.
Dalam waktu hampir bersamaan, Kejaksaan Agung memeriksa dugaan upaya korupsi dalam pertemuan 8 Juni 2015 tadi. Staf Setya Novanto sudah diperiksa tim penyelidik. Demikian pula Maroef dan Sudirman Said. Sedangkan Riza keburu ke luar negeri sejak sekitar tiga pekan lalu.
DIKO OKTARA
Berita terkait
Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaMelatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler
12 Desember 2022
Sebelum Deddy Corbuzier memperoleh pangkat Letkol Tituler, Idris Sardi sudah lebih dulu mendapatkannya
Baca SelengkapnyaJadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi
25 Januari 2021
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bukan orang baru dalam dunia olahraga.
Baca SelengkapnyaTerpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi
25 Januari 2021
Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI
23 Januari 2021
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi kandidat tunggal ketua umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain
25 Agustus 2020
Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa terhindar dari perlambatan ekonomi dunia akibat dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPermenhub Izinkan Ojol Bawa Orang Diprotes, Luhut Bilang Begini
15 April 2020
Beleid itu memuat izin Kementerian terhadap pengendara sepeda motor, tarmasuk ojol, mengangkut penumpang di zona PSBB.
Baca SelengkapnyaTiga Tahun Lagi, Luhut Yakin Transaksi Berjalan Surplus USD 1 M
3 Desember 2019
Luhut Binsar Pandjaitan yakin defisit transaksi berjalan atau current account deficit akan terus mengecil, bahkan surplus.
Baca SelengkapnyaDi Singapura, Luhut Pamer Indonesia Akan Punya Omnibus Law
22 November 2019
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia bakal segera memiliki omnibus law.
Baca SelengkapnyaLuhut Pandjaitan: Jepang Tertarik Terlibat Proyek Ibu Kota Baru
20 November 2019
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jepang tertarik untuk berinvestasi dan terlibat pada pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya