Darmo Diperiksa Kejagung, Luhut Menghindar

Reporter

Editor

Sugiharto

Jumat, 18 Desember 2015 05:09 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, akan memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan mengenai pemanggilan deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo oleh Kejaksaan Agung.

Darmawan yang biasa disapa Darmo diperiksa pada Kamis, 17 Desember 2015. "Enggak usah tanya gitu-gituan lagi, deh," kata Luhut pada saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam pada Kamis, 17 Desember 2015.

Sebelumnya, dalam keterangan pers di kantornya pada Jumat pekan lalu, Luhut mengatakan Darmo yang pernah menjadi anak buahnya itu adalah orang yang baik. Bagi Luhut, Darmo merupakan sosok yang profesional. Bahkan, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu selalu mengingatkan Luhut agar tidak boleh melarikan diri dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

Dalam keterangan pers itu, Luhut pun menegaskan bahwa Darmo tak pernah berbuat segala sesuatu hal yang negatif terkait dengan upaya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Darmo terseret kasus karena namanya disebut dalam rekaman pembicaraan Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak M. Riza Chalid pada 8 Juni 2015. Rekaman itu menjadi berita besar karena menjadi bukti bagaimana Novanto dan Riza meyakinkan Maroef bahwa Luhut bisa membantu lobi memperpanjang kontrak Freeport setelah 2012 karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

Keduanya bahkan menyodorkan skema pemberian saham Freeport kepada Jokowi sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9 persen. Novanto lantas meminta saham proyek PLTU di Papua. Kasus ini membuat Setya disidang di Majelis Kehormatan DPR. Namun MKD menghentikan sidang setelah Setya Novanto mundur dari Ketua DPR pada Rabu, 16 Desember lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengadukan kasus ini kepada MKD pada 16 November lalu.

Dalam waktu hampir bersamaan, Kejaksaan Agung memeriksa dugaan upaya korupsi dalam pertemuan 8 Juni 2015 tadi. Staf Setya Novanto sudah diperiksa tim penyelidik. Demikian pula Maroef dan Sudirman Said. Sedangkan Riza keburu ke luar negeri sejak sekitar tiga pekan lalu.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Melatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler

12 Desember 2022

Melatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler

Sebelum Deddy Corbuzier memperoleh pangkat Letkol Tituler, Idris Sardi sudah lebih dulu mendapatkannya

Baca Selengkapnya

Jadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi

25 Januari 2021

Jadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bukan orang baru dalam dunia olahraga.

Baca Selengkapnya

Terpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi

25 Januari 2021

Terpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi

Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).

Baca Selengkapnya

Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI

23 Januari 2021

Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi kandidat tunggal ketua umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Menko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

25 Agustus 2020

Menko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa terhindar dari perlambatan ekonomi dunia akibat dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Permenhub Izinkan Ojol Bawa Orang Diprotes, Luhut Bilang Begini

15 April 2020

Permenhub Izinkan Ojol Bawa Orang Diprotes, Luhut Bilang Begini

Beleid itu memuat izin Kementerian terhadap pengendara sepeda motor, tarmasuk ojol, mengangkut penumpang di zona PSBB.

Baca Selengkapnya

Tiga Tahun Lagi, Luhut Yakin Transaksi Berjalan Surplus USD 1 M

3 Desember 2019

Tiga Tahun Lagi, Luhut Yakin Transaksi Berjalan Surplus USD 1 M

Luhut Binsar Pandjaitan yakin defisit transaksi berjalan atau current account deficit akan terus mengecil, bahkan surplus.

Baca Selengkapnya

Di Singapura, Luhut Pamer Indonesia Akan Punya Omnibus Law

22 November 2019

Di Singapura, Luhut Pamer Indonesia Akan Punya Omnibus Law

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia bakal segera memiliki omnibus law.

Baca Selengkapnya

Luhut Pandjaitan: Jepang Tertarik Terlibat Proyek Ibu Kota Baru

20 November 2019

Luhut Pandjaitan: Jepang Tertarik Terlibat Proyek Ibu Kota Baru

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jepang tertarik untuk berinvestasi dan terlibat pada pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya