Pensiun dari KPK, Adnan Pandu Jadi Konsultan Hukum

Reporter

Rabu, 16 Desember 2015 23:03 WIB

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 20 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Masa tugas Adnan Pandu Praja sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid III berakhir hari ini, Rabu, 16 Desember 2015. Genap empat tahun Pandu memimpin lembaga antikorupsi itu.

Pandu hari ini tetap masuk kerja dan beraktivitas seperti biasanya. "Masih ngantor. Kan berhenti per tanggal pelantikan," ujar Pandu melalui pesan singkat, Rabu, 16 Desember 2015.

Mulai besok, Pandu otomatis tak lagi berkantor di KPK. Lalu, apa kegiatan Pandu? "Balik ke laptop, jadi konsultan hukum lagi," ujar Pandu disertai sisipan emoticon senyum.

Pandu pun berpesan kepada pimpinan yang dipilih Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat nanti malam itu untuk tak salah niat. "Jangan salah niat. Jangan ada niat lain selain untuk kepentingan KPK/negara," ujar mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional tersebut.

Pandu bersama empat komisioner lain yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain dilantik sebagai pimpinan KPK pada 16 Desember 2011 lalu. Sayangnya, Abraham dan Bambang harus lebih dulu nonaktif karena dijadikan tersangka oleh kepolisian pada awal tahun lalu. Kedua ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadikan calon Kepala Polri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut. Budi kini menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Ada sepuluh calon pimpinan KPK. Jilid IV yang ikut uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi Hukum DPR sejak dua hari lalu. Mereka adalah Sujanarko, Saut Situmorang, Alexander Marwatta, dan Johan Budi Sapto Pribowo pada hari pertama. Pada hari kedua, Komisi Hukum menguji Surya Tjandra, Robby Arya Brata, dan Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan.

Pada hari terakhir ini ada Agus Rahardjo, Busyro Muqoddas, dan Laode Muhammad Syarief. Komisi Hukum akan memilih lima komisioner pada malam ini dan mengumumkannya paling lambat besok.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya