Jokowi Minta TNI Cegah Perdagangan Ilegal  

Reporter

Rabu, 16 Desember 2015 16:05 WIB

Presiden Joko Widodo berfoto bersama usai membuka Rapat Pimpinan TNI Tahun Anggaran 2016 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 16 Desember 2016. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang era perdagangan bebas, Presiden Joko Widodo meminta prajurit Tentara Nasional Indonesia mengawasi masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri ke Indonesia. Menurut dia, perdagangan ilegal dapat merusak pasar dalam negeri.

"TNI harus mengawasi ini. Jangan sampai produk-produk dari luar masuk secara ilegal. Ini bisa menghancurkan produksi kita," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan perwira tinggi di Mabes TNI Cilangkap, Rabu, 17 Desember 2015. Jokowi menilai produk barang dan jasa secara legal saja bisa mengancam produk dalam negeri, apalagi produk secara ilegal. "Ini kesulitan kita."

Jokowi meminta semua prajurit TNI, dari jajaran paling bawah hingga yang tertinggi, dapat mencegah agar produk ilegal tidak masuk ke Indonesia. Presiden menegaskan Indonesia tidak perlu khawatir dengan era perdagangan bebas. Namun Indonesia perlu memiliki strategi untuk menjaga hubungan dagang dengan negara lain agar tetap otonom. "Jadi kecepatan, kelincahan negara dalam menghadapi perubahan dunia bisa dilakukan," ujarnya.

Presiden mengatakan TNI dan rakyat harus meyakini bahwa Indonesia bisa menang dalam era perdagangan bebas. Ia mengajak semua unsur masyarakat, pelaku usaha, juga TNI untuk berani melakukan transformasi dari konsumsi ke produksi. Jokowi mengatakan Indonesia tidak bisa lagi langsung menjual sumber daya mineral kita. "Kita harus menyiapkan bangsa kita sebagai basis produksi. Setidaknya, nilai tambah harus ada," tuturnya.

Rapat pimpinan perwira tinggi TNI dihadiri 182 perwira, dari kepala dinas, asisten staf angkatan, inspektorat, Sekolah Staf dan Komando TNI, serta pejabat dari Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, dan juga Badan Keamanan Laut. Rapat dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden didampingi oleh sejumlah menteri, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

9 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

15 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

20 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

22 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

22 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya