Tertunda karena Paripurna, Keputusan Capim KPK Ditunda hingga Kamis  

Reporter

Selasa, 15 Desember 2015 21:06 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan hasil seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditentukan pada Kamis, 17 Desember 2015. Keputusan ini mundur satu hari dari jadwal seharusnya, yaitu Rabu, 16 Desember 2015. Benny Karman, Wakil Ketua Komisi Hukum, mengatakan hal ini disebabkan oleh adanya rapat paripurna hari ini, Selasa, 15 Desember 2015, yang baru selesai sekitar pukul 14.30 WIB.

"Kalau hari ini dimulai pagi, ya, mungkin bisa selesai, tapi kan ada paripurna," ujarnya setelah menguji salah satu calon pemimpin KPK, Surya Tjandra, di Ruang Rapat Komisi III.

Benny mengatakan jumlah calon yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan hari ini dikurangi, dari seharusnya empat calon menjadi hanya tiga, yaitu Surya Tjandra, Robby Arya Brata, serta Basaria Panjaitan.

Dalam jadwal revisi, gara-gara keterlambatan ini, uji tes kelayakan dan kepatutan yang seharusnya diakhiri pada pukul 15.00 WIB besok diundurkan hingga pukul 17.00 WIB. Dengan pertimbangan tersebut, DPR memundurkan pengambilan keputusan menjadi Kamis, 17 Desember 2015.

Benny mengatakan ada kemungkinan Komisi Hukum tak memilih lima pemimpin dari sepuluh calon seperti seharusnya. "Bisa lima dari sepuluh, bisa kurang dari lima, bisa tak ada sama sekali yang dipilih," ujarnya.

Walau begitu, ia meyakinkan sejauh ini calon yang menjalani tes lebih baik daripada calon-calon tahun sebelumnya. "Bagus-bagus (calonnya), so far kualitasnya lebih bagus daripada capim KPK periode ketiga," ujarnya. Namun ia mengatakan calon-calon ini masih berkutat dalam ranah teori saja, belum ke ranah praktek riil.

Hari ini adalah hari kedua tes uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK. Sebelumnya, para calon menjalani tes uji pembuatan makalah. Dari sepuluh calon, lima orang akan dipilih menjadi pemimpin KPK periode 2015-2019 untuk menggantikan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

6 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya