Besok Komisi Hukum Pilih Pimpinan KPK

Reporter

Selasa, 15 Desember 2015 15:18 WIB

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmon Junaedi Mahesa mengatakan, komisinya akan memutuskan hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum masa reses, Jumat, 18 Desember. "Besok sore atau malam sudah ada nama, atau Kamis pagi-lah. Yang jelas, sebelum Jumat sudah ada keputusan," katanya saat ditemui di Ruang Sidang Paripurna DPR, Selasa, 15 Desember 2015.

Hal senada disampaikan dua anggota Komisi Hukum, yakni Syarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura, dan Junimart Girsang dari PDI Perjuangan. Sudding berujar, Komisi III akan memutuskan lima calon pimpinan KPK yang lolos seleksi pada Rabu malam. "Kami tinggal pilih lima. Besok sudah ada lima nama," kata Sudding.

Desmon berujar, anggota Komisi III sudah dapat menilai visi dan misi serta orientasi calon pimpinan KPK dari uji kelayakan dan kepatutan, kemarin. "Ada plus minusnya masing-masing. Sederhananya, sesuai syarat dalam Undang-Undang KPK Pasal 29, baru lima orang yang kelihatan," kata politikus dari Partai Gerindra itu.

Desmon menegaskan, tidak menutup kemungkinan calon pimpinan KPK tertentu dapat lolos apabila ada kompromi-kompromi demi kepentingan nasional. "Apakah kebijakan-kebijakan harus dipatuhi secara serius atau ambil jalan tengah, itu lain lagi. Bisa juga kami pilih lima orang atau kurang dari itu dengan alasan tidak memenuhi syarat," katanya.

Sejauh ini, Desmon memiliki gambaran siapa saja calon pimpinan KPK yang akan lolos. "Kalau jagoan ada. Inisialnya S. Bisa Sujanarko, bisa juga Surya Chandra, kan?" ujar Desmon sambil tertawa.

Sudding menambahkan, dirinya pun telah mempunyai pilihan capim yang akan terpilih menjadi pimpinan KPK. "Pak Sujanarko bagus. Saya ikuti kemarin. Pak Johan Budi juga memberikan pemaparan yang bagus. Keduanya cukup memberikan gambaran tentang bagaimana KPK ke depan. Semalam saya juga mengikuti. Dia fokus masalah penyadapan. Dia ahlinya masalah itu," kata Sudding.

Sepuluh capim KPK yang mengikuti seleksi adalah Laode Muhammad Syarif, Basariah Panjaitan, Johan Budi Sapto Prabowo, Surya Chandra, Sujanarko, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Agus Raharjo. Dua capim lainnya yang lebih dulu diserahkan Presiden ke Komisi III, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Lima orang yang terpilih akan menjadi pimpinan KPK periode 2015-2019 untuk menggantikan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan kawan-kawan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

24 menit lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

17 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya