Layar TV yang menampilkan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sejak menjadi pejabat negara lebih sering berhubungan dengan pengusaha Riza Chalid. Luhut hadir bersaksi di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk sidang etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
"Belum lama kenal Riza Chalid, kenal lebih dekat dan intens setelah menjadi pejabat negara," ujar Luhut di ruang sidang MKD, gedung DPR, Senin, 14 Desember 2015.
Kedekatan dengan Riza, kata Luhut, terjadi karena sebagai pemerintah harus menjaga hubungan baik dengan Koalisi Merah Putih. Menurut Luhut, Riza punya pengaruh dan banyak kenalan orang-orang KMP. "Saya harus menjaga komunikasi politik," ujar Luhut.
Luhut mengakui dirinya jauh lebih mengenal Novanto dibandingkan Riza. Namun, urusan bisnis dengan Novanto sudah berhenti sejak dirinya masuk pemerintahan. Kini, kata Luhut, urusannya dengan Novanto hanya sebatas urusan pemerintah dan parlemen.
Nama Luhut sering disebut dalam bukti rekaman percakapan yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD. Dalam percakapan Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin itu, nama Luhut disebut 66 kali. “Jadi kita harus pakai akal. Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia strateginya,” begitu salah satu bunyi percakapan yang diduga diucapkan Novanto.
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
14 Desember 2021
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu