Namanya Dicatut dalam Rekaman, Luhut: Saya Punya Sikap Sendiri  

Reporter

Senin, 14 Desember 2015 15:25 WIB

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan enggan berkomentar banyak terkait dengan namanya yang dicatut seperti dalam percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M. Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoenddin. Dalam rekaman percakapan di antara ketiganya tersebut, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.

Dalam sidang kasus "Papa Minta Saham", Senin siang ini, anggota Mahkamah Kehormatan DPR mencecar sejumlah pertanyaan kepada Luhut. Anggota MKD, Akbar Faizal, menanyakan soal penyebutan nama Luhut dalam rekaman percakapan tersebut. “Apakah Anda merasa terganggu atau tidak dengan Setya Novanto dan Riza Chalid yang mencatut nama anda?” kata Akbar dalam sidang MKD, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 14 Desember 2015.

Menjawab pertanyaan Akbar, Luhut mengatakan tidak ingin berkomentar lebih jauh sebelum kebenaran dari rekaman tersebut diputuskan dan dikonfirmasi MKD. “Jangan mengadili orang seolah-olah kita yang paling benar. Saya tunggu dulu hasil dari MKD. Kalau sudah, barulah saya akan bersikap,” ucapnya.

Mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan ini mengatakan tidak ingin tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ia pun menolak menjawab pertanyaan politikus Partai NasDem tersebut. “Saya punya sikap sendiri. Saya juga punya keyakinan sendiri. Tolong jangan Yang Mulia mengarahkan saya,” ujarnya.

Sidang MKD dengan agenda pemeriksaan terhadap Luhut baru saja dimulai. MKD meminta keterangan kepada Luhut terkait dengan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD yang menuding Ketua DPR Setya Novanto melanggar etika. Setya Novanto dituduh melanggar etika karena diduga menjadi pelobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Setya tiga kali bertemu dengan Maroef. Pertemuan terakhir terjadi di Hotel Ritz-Charlton, ketika Setya bersama Riza Chalid bersua dengan Maroef. Pertemuan inilah yang direkam Maroef, yang kemudian diperdengarkan dalam sidang MKD, dua pekan lalu.

Dalam rekaman tersebut, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali. Tapi Maroef telah menyerahkan rekaman asli itu kepada Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyelidikan perkara "Papa Minta Saham" tersebut.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan keterangan Luhut diperlukan karena MKD gagal mendapatkan rekaman asli yang berada di Kejaksaan Agung. "Kami merasa perlu menggali keterangan lain. Kami pun akhirnya sepakat mengundang Pak Luhut supaya bisa kami gali. Mungkin ada keterangan yang bermanfaat untuk kelanjutan sidang MKD," ujarnya.

GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

9 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

1 hari lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya