TEMPO.CO, Bandung- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pegiat komunitas di Kota Bandung menggelar event akbar peringatan antikorupsi internasional selama dua hari sejak tanggal 10 hingga 11 Desember 2015 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung. Event Festival Antikorupsi itu dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala daerah, namun tidak ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tampak hadir di sana, Kamis, 10 Desember 2015.
Pantauan Tempo, para menteri yang datang ke acara tersebut di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perhubungan Igansius Jonan, dan Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moeloek. Awalnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara tersebut, namun, dengan alasan kesehatan, presiden batal datang ke Bandung. Selain para menteri, kepala lembaga negara seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua DPD, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Tengah pun nampak hadir mengikuti serangkaian acara pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Namun, tak terlihat satupun anggota DPR RI yang hadir dalam acara itu.
Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana KPK Taufiqrachman Ruki mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerjasama memberantas korupsi. “Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," ujar Ruki.
Karena itu, Ruki menambahkan, pimpinan KPK mengimbau segenap pihak yang masih berfikir untuk bisa memberantas korupsi. “Daripada menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan tujuan untuk melemahkan lebih baik kita gunakan energi yang ada untuk melakukan review atas sistem dan introspeksi perilaku yang masih koruptif," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, acara tersebut sangat penting untuk mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari korupsi. Saat ditanya ihwal tak ada satupun anggota DPR yang datang ke acara itu, Luhut enggan berkomentar. "Tanya aja yang bersangkutan," ujar Luhut.
Kegiatan utama Festival Antikorupsi 2015 dipusatkan di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung selama dua hari. Pada acara tersebut digelar acara Forum Dialog Nasional Manajemen Pengendalian Gratifikasi, Workshop Pengaduan Masyarakat, Peluncuran Boardgames Digital, Seminar Parenting Antikorupsi, Seminar ‘Saya, Perempuan Antikorupsi’, Panggung Kreatifitas ‘Aku Anak Jujur’ dan Lelang Barang gratifikasi.
IQBAL T. LAZUARDI S
Berita terkait
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
5 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaBraga Free Vehicle Akhir Pekan ini di Bandung, Begini Tata Tertib Pengunjung dan Lokasi Parkir
2 hari lalu
Pengunjung atau wisatawan di jalan legendaris di Kota Bandung itu hanya bisa berjalan kaki karena kendaraan dilarang melintas serta parkir.
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah
2 hari lalu
Pemerintah Kota Bandung ingin menghidupkan kembali Jalan Braga yang menjadi ikon kota sebagai tujuan wisata.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya