TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dinilai tidak serius dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tidak ada bedanya antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan di masa sebelumnya,” ujar Ketua BPK Satrio B. Joedono kepada pers seusai bertemu Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wapres, Rabu (10/4). “Kalau kita memperbandingkan tabel-tabel presentase penyimpangan dari semester satu ke semester berikutnya, maka tidak ada perbedaan antara signifikan antara pemerintah yang kita periksa dari Orde Baru ke pemerintahan yang sekarang ini,” kata Satrio seraya memperlihatkan buku putih berisi laporan kerja BPK kepada DPR. Kedua, kata Joedono, ditemukan indikasi adanya temuan yang berulang-ulang. “Setiap kali berulang terus, berarti tidak ditindaklanjuti dan diulangi terus,” terang Satrio. Dibantu oleh salah seorang stafnya, Satrio menyebutkan contoh indikasi tersebut ditemukan di dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut penjelasan yang diberikan, apabila tahun lalu semua prosedur, menurut keputusan presiden (Keppres), akan dilaksanakan, tahun ini ternyata tidak dilaksanakan juga. “Merata, semua departemen lah,” kata Satrio tanpa mau menyebutkan secara spesifik lembaga yang dimaksud di dalm contohnya. Satrio sendiri mengaku menghadap ke Wapres untuk menyerahkan hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2001. Diterangkan pula bahwa penyerahan tersebut (kepada DPR) akan dijadikan semakin rutin dan reguler di setiap semesternya. “Oleh wapres dicatat bahwa dengan timbulnya kebiasaan baru tersebut maka sedikit demi sedikit masyarakat telah mulai mengakui eksistensi BPK sebagai lembaga tinggi negara yang independen,” terang Satrio. Dalam kesempatan itu pula, Satrio dengan ditambahkan oleh anggota BPK lainnya, mengemukakan bahwa mulai semester I tahun 2003 mendatang, BPK akan memeriksa seluruh laporan keuangan BUMN. Hal ini, menurut Satrio, menyusul rekomendasi dari DPR dalam sidang tahunannya yang lalu bahwa BPK adalah satu-satunya badan pemeriksa keuangan di Indonesia. Diterangkan juga alasan mengapa baru mulai tahun depan BPK memiliki tugas memeriksa laporang keuangan BUMN. Dia menjelaskan tiga faktor mengenai hal itu. Selain keberadaan BPKP yang dinilainya merebut kompetensi BPK, Satrio juga menyebutkan perihal keterbatasan tenaga dan dana. “Kendala utama ialah terbatasnya tenaga untuk bekerja karena tenaga kita itu dibandingkan dengan entitas-entitas yang harus dikerjakan sangat kurang,” terang dia. (Wuragil-Tempo News Room)