Hari Antikorupsi, 400 Barang Sitaan KPK Dilelang di Bandung

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Senin, 7 Desember 2015 15:22 WIB

Peserta lelang memeriksa kondisi barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dilelang di KPK, Jakarta, Rabu 12 November 2014. Sebanyak 42 buah telepon genggam, laptop dan proyektor milik para koruptor tersebut dilelang untuk umum dengan harga yang bervariasi dan hasil penjualan akan disetorkan ke kas negara. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 400 buah barang-barang gratifikasi sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilelang pada puncak perayaan Hari Antikorupsi Internasional di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jumat, 11 Desember 2015. Lelang rencananya akan dimulai pada 14.00, dengan pendaftaran peserta dimulai sehari sebelum pelaksanaan. "Mekanismenya seperti lelang biasa," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko di Balai Kota Bandung, Senin, 7 Desember 2015.

Sujanarko menambahkan, peminat lelang harus terlebih dahulu memasukkan sejumlah uang alias deposit. "Barangnya ditentukan panitia," ujarnya.

Jangan kaget, barang rampasan KPK bisa dilelang dengan harga jauh lebih tinggi ketimbang nilai barang sebenarnya. "Karena ada nilai rampasan KPK, orang kan bangga," kata Sujanarko.

Barang rampasan KPK yang akan dilelang berbagai jenis. Namun, hasil lelang dipastikan tidak akan masuk ke dalam kas KPK. "KPK panitianya, penyelenggaraannya Kementerian Keuangan. Jadi duitnya langsung ke kas negara tapi enggak mampir ke KPK," ujarnya.

Maksud dan tujuan lelang barang gratifikasi rampasan KPK, lanjut Sujanarko, diharapkan memberi kesadaran kepada masyarakat terutama pegawai pemerintah untuk melaporkan segala bentuk penerimaan. "Jadi dalam rangka sosialisasi supaya orang tidak ragu kalau ada kegiatan penerimaan sesuatu dari orang lain khususnya penyelenggara dan pegawai negeri mereka melaporkan ke KPK," katanya.

PUTRA PRIMA PERDANA

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya