Ketika Faisol Senang Perpanjangan SIM Kini Bisa Online  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 6 Desember 2015 05:04 WIB

Ilustrasi Surat Izin Mengemudi (SIM). Tempo/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Bangkalan - Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri meluncurkan sistem perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) secara online. Dengan sistem ini, perpanjangan SIM bisa dilakukan di semua kota di Indonesia.

"Sudah berjalan sejak sebulan terakhir, tapi baru diluncurkan secara resmi Minggu besok," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Rido Tri Putranto, Sabtu, 5 Desember 2015.

Dengan sistem online, kata Rido, masyarakat bisa memperpanjang SIM di mana saja sesuai dengan tempat tinggal saat ini. "Buat SIM di Surabaya, bisa diperpanjang di Semarang atau Jakarta," ujarnya.

Menurut dia, untuk sementara, program online yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo ini baru terdapat di 46 satuan pembuatan SIM (satpas), sebagian besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

Namun hanya warga yang identitasnya telah terdata pada data base KTP elektronik Kementerian Dalam Negeri yang bisa memperpanjang secara online. "Surabaya peresmian besok di Taman Bungkul," ucap Rido.

Untuk perpanjangan surat tanda nomor kendaraan belum bisa dilakukan secara online. Kendalanya, pajak STNK diterima daerah. Sedangkan bayaran perpanjangan SIM menyatu di Bank BRI sebagai pendapatan negara bukan pajak. "Kalau STNK sulit untuk diterapkan online."

Ahmad Faisol, warga Kota Bangkalan, mengaku senang perpanjangan SIM bisa dilakukan secara online. "Pasti lebih simpel dan bebas dari calo," tutur Faisol.

Dia berharap sistem ini bisa diperluas hingga mencakup semua wilayah Indonesia. "Kalau belum masuk Bangkalan, kita kan harus ke Surabaya untuk bisa online, susah juga," kata Faisol.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya