TEMPO.CO, Serang - Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan direktur PT Banten Global Development (BGD) terkait kasus suap rencana pembentukan Bank Daerah Banten, sejumlah anggota DPRD Banten yang duduk di Badan Anggaran ramai ramai mengaku tidak tahu. Mereka mengatakan sejak awal proses pembentukan Bank Banten dilakukan lewat PT BGD dan tidak pernah melibatkan badan anggaran.

“Kita tidak tahu sama sekali prosesnya, sejak awal memang tidak transparan. Makanya ketika tiba tiba ada operasi tangkap tangan oleh KPK kita kaget,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Banten Miptahudin Kamis, 3 Desember 2015.

Menurutnya, selama ini direksi PT BGD hanya melibatkan unsur pimpinan dewan dan komisi III Bidang Keuangan dan Aset dalam semua mekanisme yang dilalui. “Termasuk saat ekspos penyodoran empat nama bank kepada gubernur dan pimpinan dewan untuk diakuisisi,” ujar politisi PKS ini.

Hal senada juga disampaikan anggota badan anggaran lainnya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Toni Fatoni Mukson. Menurut Toni, bicara PT BGD dan pembentukan bank banten hampir semua anggota badan anggaran tidak banyak yang tahu.

Menurutnya, selama ini badan anggaran hanya membahas terkait penyertaan modal yang sudah disepakati dengan mengacu pada RPJMD. “Berbicara soal adanya suap Bank Banten, apakah ada kaitanya dengan Badan Anggaran, Saya tidak tahu,” ujarnya.

Komisaris Utama PT BGD Zulkarnain juga mengaku tidak tahu menahu soal kasus suap yang dilakukan Dirut PT BGD Ricky Tampinongkol. “Saya sendiri kaget kenapa bisa seperti itu, Saya ini hafal aturan hukum dan Undang-undang. Tapi ko bisa lolos begini,” kata Mantan Kapolda Banten ini.

Zulkarnain mengatakan, pihaknya pihaknya akan segera melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengganti dirut PT BGD. “Kalau KPK perlu memanggil saya, panggil saja. Saya akan penuhi panggilan itu,” katanya.

WASI'UL ULUM