Namanya Dicatut 66 Kali di Rekaman, Luhut: Saya Beken Juga

Kamis, 3 Desember 2015 05:04 WIB

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan usai menghadiri pemberkatan pernikahan puteri Ketua DPR RI Setya Novanto, Dwina Michaella dengan Jason F Harjono di Gereja Katedral,Jakarta, Jumat, 27 November 2015. . TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tak mau banyak berkomentar soal namanya yang disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Presiden PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Luhut mengaku jika namanya memang sering dicatut oleh beberapa orang. Dia mengaku hal itu tidak masalah karena merasa menjadi orang yang dikenal. "Saya beken juga, ya," katanya di Kantor Menkopolhukam Rabu, 2 Desember 2015.

Ia bercerita beberapa waktu lalu ada orang yang memperkenalkan diri sebagai adiknya. "Ngaku dari mana lagi dia itu adik saya. Mungkin dari Nabi Nuh kali, ya," kata Luhut.

Menurut dia, sudah ada empat orang yang mencatut namanya. Ada pula yang mengaku anggota keluarganya. Ia mengaku tak mau menanggapi terlalu banyak orang yang telah mencatut namanya, termasuk kasus Setya Novanto. "Kalau saya mau tanggapi semua, bagaimana ya?" katanya. (Lihat video Mereka yang Disebut dalam Lobi Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, Dari Prajurit Hingga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia)

Luhut mengaku tak takut tentang opini orang terkait dengan rekaman soal permintaan saham oleh Ketua DPR kepada PT Freeport tersebut. “Mau nama saya disebut 100 kali atau 500 kali, kalau saya tidak ada urusan, bagaimana?" katanya. Dia mengaku akan tetap menunggu hasil persidangan dari MKD.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

20 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya