TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan saat ini ada 619 kawasan transmigrasi. Dia menjelaskan, proses transmigrasi saat ini tidak hanya dari Jawa.

“Bukan orang dari Jawa yang kita transmigrasikan, tapi penduduk setempat, bisa lintas kabupaten, bisa lintas kecamatan, atau lintas desa,” kata Marwan di Kadin Jakarta, Selasa, 2 Desember 2015.

Di kawasan transmigrasi tersebut, Marwan berujar, hingga kini telah dibangun 3.608 satuan permukiman. Di antaranya telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru berupa 1.183 desa definitif, 385 kota kecamatan, dan 104 eks satuan permukiman transmigrasi yang mendukung terbentuknya ibu kota kabupaten serta dua ibu kota provinsi.

Transmigrasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni dengan mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,10 persen dari pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Ini dihitung berdasarkan fakta bahwa ada dua kawasan yang menjadi ibu kota provinsi dan 104 daerah sebagai ibu kota kabupaten.

Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan infrastruktur permukiman dan kawasan berupa jalan poros penghubung sepanjang 18.432 kilometer, jalan desa 36.685 kilometer, jembatan 44.200, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial sebanyak 57.638 unit untuk membuka keterisolasian wilayah.

Marwan menambahkan, hingga 2015, lebih dari 2,2 juta kepala keluarga atau kurang lebih 8,8 juta jiwa telah ditempatkan di wilayah transmigrasi.

Untuk mempercepat pembangunan desa, kata Marwan, pemerintah tengah menyusun kebijakan dan menetapkan program dengan sasaran serta menggenjot program transmigrasi. "Kita akan berfokus pada infrastruktur dan padat karya," ujarnya.

Dia menjelaskan, program-program seperti BUMDes, desa mandiri, dana desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antardesa, dan pembangunan ekonomi berbasis keluarga, menjadi fokus untuk memajukan desa.

Menurut Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Faizul Ishom, pengembangan sumber daya alam di daerah tertinggal harus terus didorong dan dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Tidak hanya terpaku pada pemerintah, tapi juga melibatkan sektor swasta untuk melakukan investasi. “Kebijakan pengembangannya sedang kita susun agar menarik swasta juga,” kata Faizul.

Lebih jauh, Faizul menjelaskan pihaknya saat ini tengah mendorong penanganan hambatan–hambatan investasi di daerah tertinggal, seperti masalah infrastruktur kelistrikan serta ketentuan kepemilikan tanah rakyat melalui sertifikasi.

Faizul menambahkan, Kemendes juga tengah gencar merealisasikan program pembangunan peternakan modern di daerah tertinggal untuk mendukung upaya swasembada daging sapi nasional. Di samping itu, sektor pariwisata daerah tertinggal pun ikut digenjot untuk mencapai target pemerintah mendatangkan 10 juta wisatawan mancanegara.

PINGIT ARIA